Danau Toba dirusak, peraih Kalpataru balikkan penghargaan
Merdeka.com - Peraih Piala Kalpataru dan penghargaan lingkungan lainnya mengembalikan piagam yang mereka terima kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, Jumat (2/8). Aksi ini dilakukan sebagai protes mereka atas pembiaran terhadap perusakan ekosistem Danau Toba.
Mereka yang mengembalikan penghargaan di antaranya Marandu Sirait, peraih Kalpataru 2005 dan LSM PILIHI Dairi pimpinan Hasoloan Manik (Kec. Sitinjo, Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatera Utara), peraih Kalpataru 2010. Selain itu, juga ada Wilmar Eliaser Simanjorang, peraih Danau Toba Award. Hadir pula Ngakat Tarigan, penerima Kalpataru 2002.
"Saya juga siap kembalikan penghargaan saya," kata Annette Horschmann, warga Jerman pecinta Danau Toba.
Para penerima penghargaan ini memulai prosesi pengembalian dengan berorasi di Taman Beringin, Jalan T Cik Ditiro, Medan. Aksi mereka diiringi musik tradisional Gondang Batak.
Masih diiringi musik tradisional, mereka kemudian berjalan kaki ke kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan. Di kantor Gubernur Sumut, piagam yang diserahkan Marandus dan kawan-kawan diterima Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis.
"Kami mengembalikan piagam dari Pemprov Sumut karena mereka penciptanya. Makanya, kalau tidak juga digubris, kami akan ke Jakarta menyerahkan Kalpataru kepada penciptanya, yaitu Presiden," ucap Marandus.
Dia mengatakan, perbaikan ekosistem lebih baik dibandingkan pemberian penghargaan. Mereka kecewa karena pemerintah tidak serius dalam melestarikan kawasan hutan Danau Toba dan perambahan terus terjadi di sana.
"Kami sudah lapor sampai ke Kapolri, tapi tidak ada tindak lanjutnya," sebut Marandus.
Wilmar Eliaser Simanjorang menambahkan, kondisi kawasan Danau Toba saat ini memprihatinkan. "Sungai dan anak sungai kering, sebagian disikat excavator. Jika dibiarkan akan terjadi gurun pasir di sana," kata mantan Pj Bupati Samosir 2004-2005 ini.
Menurut dia, surat-surat dari instansi pemerintah yang memerintahkan penghentian tindakan perusakan lingkungan tidak diikuti aksi nyata. "Polisi diam-diam saja, makanya kami sepakat, buat apa kami simpan-simpan penghargaan ini," ucapnya.
Para penerima penghargaan ini menyatakan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Karena itu, pengembalian penghargaan diharapkan dapat menggugah pemerintah untuk menjaga ekosistem dan kelestarian Danau Toba.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Luhut Tak Mau Jadi Menteri Jika Ditawari Presiden Terpilih
Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaReaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaKebiasaan Pemicu Gula Darah Naik yang Perlu Diwaspadai, Segera Hindari
Di tengah kesibukan, seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang tampaknya remeh dapat berkontribusi besar terhadap naiknya gula darah.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya