Coret bacaleg, Ketua DPC Gerindra Tangerang dilempar kotoran

Merdeka.com - Kantor DPC Partai Gerindra Kota Tangerang di Jalan Benteng Betawi, Ruko Taman Royal, diserbu puluhan kader dari organisasi sayap partai, Gardu Prabowo. Hal itu dipicu dicoretnya tiga nama dari daftar caleg sementara (DCS) Dapil Kota Tangerang, tanpa alasan jelas.

"Padahal mereka sudah menjalankan mekanisme pendaftaran yang benar, tapi nomor mereka hilang. Untuk itu kita mau tau proses penjaringan ini, harus dibuka secara gamblang dan transparan," kata Ketua Dewan Penasehat Gardu Prabowo Kota Tangerang, Hasandian di Tangerang, Senin (29/4).

Awalnya para kader Gardu Prabowo termasuk tiga bacaleg yang dicoret ini datang menemui pengurus DPC Gerindra, untuk mempertanyakan alasan pencoretan tersebut. Mereka juga menuding ada permainan politik uang antara ketua dan pengurus dengan para bacaleg agar bisa masuk DCS.

Demonstrasi tersebut menjadi ricuh ketika para kader merasa tidak puas dengan penjelasan Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang, Nurhadi. Bahkan salah satu kader melemparkan kotoran ke meja di depan Nurhadi.

Hasandian mengatakan, dari lima nama yang mendaftar sebagai caleg dari Gardu Prabowo, tiga nama tiba-tiba dicoret. Ketiganya adalah Wahyu Amarullah dari dapil 4, Muhammad Nurhakim dapil 5 dan Iwan Kurniawan dapil 1 Tangerang Kota.

Hasandian juga menuding bentuk permainan politik uang, berupa besaran iuran partai antara Rp 1,5 sampai Rp 10 juta. "Padahal di tingkat pusat tidak ada aturan seperti itu, pencalegan gratis," tukasnya.

Sementara Nurhadi menjelaskan, penjaringan bacaleg sudah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Nama-nama yang mendaftar sebagai caleg telah diakomodir lalu diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk kemudian ditentukan 50 nama yang bisa masuk ke DCS.

"Dari 89 orang yang daftar, yang harus disetorkan ke KPU kan hanya 50 orang. DPP yang menentukan, kita hanya melaksanakan ketentuan itu. DPC tidak serta merta bisa bertindak sendiri," tukasnya.

Nurhadi juga membantah adanya transaksional uang yang dibebankan kepada bacaleg, menurutnya hanya ada sumbangan yang diminta kepada mereka. "Tidak ada transaksi seperti itu. Kita cuma ada sumbangan, setiap partai ada kok permintaan sumbangan seperti itu, tapi tidak menetapkan nominal, terserah saja," kilahnya.