Cerita tahanan KPK boikot Salat Id
Merdeka.com - Ada kejadian unik di hari pertama Idul Fitri 1435 H. Seluruh tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata memboikot salat id yang selalu digelar di Rutan Cipinang.
Kejadian diungkapkan istri Ahmad Fathanah di gedung KPK, Senin (28/7). "Tadi tidak ada (tahanan) yang salat karena aduh bagaimana ya? Tidak ada yang salat karena ngambek," kata Sefti Sanustika, istri tahanan KPK Ahmad Fathanah di gedung KPK Jakarta, Senin.
Tahun-tahun sebelumnya, para tahanan KPK pria dijemput menggunakan mobil tahanan menuju Rutan Cipinang untuk melaksanakan Salat Id. Sedangkan tahanan perempuan dibawa ke LP Pondok Bambu. Setelah Salat Id, KPK memberikan waktu untuk kerabat mengunjungi tahanan dari pukul 10.00-12.00 WIB.
Sefti membeberkan alasan ngambeknya para tahanan KPK hingga memboikot Salat Id. Menurutnya, itu dilakukan sebagai bentuk protes karena KPK mengubah aturan soal jam kunjungan keluarga.
"Tahun justru ini lebih ketat aturannya, besok tidak bisa jenguk lagi padahal tahun kemarin bisa 2 hari. Keluarga dikasih kesempatan kumpul-kumpul, bahkan sesuai jam besuk hari Kamis, tidak bisa. Jadi baru bisa minggu depan," jelas Sefti.
Salah seorang petugas KPK, Achmad Muniri juga menceritakan kejadian ngambeknya tahanan KPK tadi pagi. Dari pengakuannya, para tahanan tidak mau berangkat salat padahal mobil sudah siap untuk mengantar mereka.
"Tahanan tidak mau berangkat, padahal sudah disiapin dua (mobil) elf dan 3 kendaraan kecil tapi tidak ada yang mau naik. Mobil sudah menunggu dari pukul 05.00 WIB," ujar Achmad Muniri.
Saat ini ada 23 tahanan KPK. Sebut saja mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng, hingga mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Ada pula orang dekat Luthfi Hasan, Ahmad Fathanah, Bupati Biak non aktif Yesaya Sombuk, Bupati non aktif Bogor Rachmat Yasin, Anggoro Widjojo, adik gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Wali Kota Palembang Romy Herton dan istrinya Masitoh serta Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nur Latifah.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaCak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWaspada Penipuan Catut Nama Deputi Penindakan KPK, Kenali Modusnya
kepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaOtak Pungli di Rutan KPK Diperiksa Sebagai Saksi, Ini yang Bakal Didalami Penyidik
Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaAkibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta
Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.
Baca Selengkapnya