Merdeka.com - Tanggung jawab sosial bersama bagi Kalimantan sangat mendesak. Pasalnya, Kalimantan perlu diselamatkan agar hutan dan keanekaragaman hayatinya tetap lestari serta terjaga.

Ketua DPD RI Irman Gusman menjadi salah satu tamu kehormatan sebagai pembicara dalam 'Kalimantan CSR Summit 2013'. Acara yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum, Palangkaraya ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ahmad Diran, Ketua Forum Rektor Laode M Kamaluddin dan segenap direktur-direktur perusahaan.

"Dalam perspektif pembangunan Indonesia, ada ungkapan yang mengatakan bahwa Pulau Jawa adalah masa lalu, Pulau Sumatera adalah masa kini dan Kalimantan adalah masa depan," kata Irman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (3/12).

Menurut Irman, ungkapan tersebut tidaklah salah mengingat Pulau Kalimantan adalah salah satu bagian NKRI yang memiliki potensi sumber daya alam paling kaya. Mulai dari lahan, hutan tropis, minyak dan gas, batu bara dan keanekaragaman hayati.

Lebih lanjut, Irman yang juga merupakan salah satu kandidat capres 2014 konvensi Partai Demokrat itu menjelaskan, eksploitasi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dengan dalih pembangunan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Serta membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.

"Masalahnya sekarang, apakah karena itu kita harus berhenti membangun? Tentu saja tidak. Karena itu konsep pembangunan yang harus kita laksanakan adalah pembangunan dengan prinsip membangun tanpa merusak," jelas Irman.

"Tapi siapakah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tersebut. Jawabannya adalah semua stakeholder pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat," tambahnya.

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab stakeholder itu, kata Irman, adalah pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan swasta bersama pemerintah dan masyarakat.

"Kiranya sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwa pelaksanaan CSR mengandung aspek ekonomi, sosial, dan penyelamatan lingkungan," tegas Irman.

"Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara pembawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan daerah, sejak lama dan sangat peduli dengan isu dan permasalahan lingkungan hidup. Agar ke depan bangsa ini bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup," tutup Irman.