Merdeka.com - TNI Angkatan Laut meningkatkan kewaspadaan di perairan wilayah selatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, dari berbagai kemungkinan gangguan keamanan.

"Wilayah itu rawan dari berbagai pelanggaran hukum, seperti penyelundupan narkoba, senjata, perusakan lingkungan, dan penyelundupan sapi," kata Komandan Pangkalan TNI-AL Denpasar Kolonel Laut (S) Julius Widjojono di Nusa Penida, seperti diberitakan Antara, Rabu (28/5).

Oleh sebab itu, dia mengingatkan delapan personel Pos TNI-AL Nusa Penida di bawah kepemimpinan Letda Laut (T) Hari Susanto untuk mengamati wilayah sekitar dari berbagai ancaman tersebut.

Dalam kunjungannya ke Posal Nusa Penida itu, Danlanal Denpasar memberikan bantuan meja dan kursi serta bahan kebutuhan pokok. "Posal Nusa Penida ini sangat penting karena pelintasan laut dari selatan ke utara. Kenali kapal-kapal asing yang memasuki wilayah ini," ujarnya kepada jajaran Posal Nusa Penida.

Selain itu dia meminta personel TNI-AL yang bertugas di Posal meningkatkan profesionalitas, inovatif dan kreatif sebagai prajurit matra laut dengan mengedepankan perilaku sosial kepada masyarakat di wilayah kepulauan itu.

"Setidaknya dengan menjaga harmonisasi dengan masyarakat sekitar dapat mengeliminasi keterbatasan alutsista (alat utama sistem persenjataan) di Posal ini," ujarnya.

Wilayah Nusa Penida yang merupakan gugusan tiga pulau, yakni Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan menjadi pintu masuk kapal-kapal asing dari arah Australia.

Kepulauan yang berjarak sekitar 11 kilometer arah tenggara daratan Bali itu saat ini menjadi daerah tujuan wisatawan asing yang gemar olahraga bawah air dan petualangan di alam terbuka.

Tiga pulau dalam satu kecamatan itu juga menjadi salah satu sentra rumput laut terbesar nasional dengan produksi terbesar jenis "cottoni" dan "spinossum" berkualitas ekspor untuk kebutuhan farmasi dan kosmetik.

Kedatangan Hari Susanto ke Posal Nusa Penida itu juga untuk meninjau kesiapan personelnya menjelang peresmian Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif pada awal Juni 2014.