Merdeka.com - Terseretnya Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013, menambah panjang tugas Kemenag untuk berbenah diri.

Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, untuk menekan potensi korupsi di Kemenag, perlu dibuat Undang-Undang khusus tentang pengelolaan keuangan haji. Oleh sebab itu, hari ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama bersama DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Ini salah satu rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan dana haji agar sistem keuangan haji ini menjadi lebih baik," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).

Lukman menjelaskan, dalam penyelenggaraan haji, perlu dipisahkan antara penyelenggaraan haji dengan pengelola keuangan haji. Saat ini, kedua fungsi tersebut masih dalam satu atap yakni Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh di Kemenag. Lukman menilai, beban tugas Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh sudah terlalu besar.

"Apa yang dilakukan Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh ini yang kemudian load (beban) tugasnya besar sekali. (UU Pengelolaan Keuangan Haji) Ini agar penyelenggaraan haji fokus, pengelolaan keuangan haji juga sendiri. Agar lebih sistematik, akuntabel," ungkap Lukman.

Lukman mengaku hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengawal RUU tersebut hingga rampung. Diharapkan RUU tersebut bisa selesai dalam 3 bulan agar pemerintahan selanjutnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

"Kita harap dalam masa bakti DPR dan pemerintah sekarang bisa dituntaskan, kita ada waktu 3 bulan ke depan. Kalau komitmen sama bisa (selesai). Mudah-mudahan supaya Presiden, Kabinet dan DPR baru punya Undang-Undang baru soal pengelolaan keuangan haji," tutup Lukman.