Merdeka.com - Mencegah terjadinya polemik terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, melakukan patroli dan penempatan personel di beberapa kawasan rawan untuk mengantisipasi keributan dan kerawanan terkait antrean bahan bakar minyak (BBM).

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo, kepada merdeka.com mengatakan, meski sejauh ini dampak pengaruh kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di Riau sejauh ini masih kondusif dan belum mengganggu situasi Kamtibmas.

Polda Riau melakukan pemetaan lokasi rawan, serta melakukan patroli, penjagaan serta memberikan backup kepada jajarannya, seperti Polres dan Polsek dengan menerjunkan anggota Shabara Polda Riau.

"Kita tetap melakukan patroli dan pemetaan terhadap tempat yang rawan timbul spekulan yang melakukan penimbunan BBM. Selain itu kita juga menempatkan anggota Shabara untuk backup personel di lokasi rawan keributan saat pembelian bahan bakar," terang Guntur, Selasa (26/08).

Selain itu, kata Guntur, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan Pertamina dan Dinas Perindustrian Perdagangan, untuk merumuskan pola penjualan, terkait kepada siapa dan berapa kuota yang harus diberikan kepada para pembeli, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

"Pertamina juga sudah memberi kuota terhadap kendaraan dan jenis kendaraannya, sehingga jajaran kita bisa memantau secara cermat pembagian BBM ini," ujarnya.

Terlepas dari itu, lanjut Guntur lagi, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait penggunaan BBM pada kendaraan roda enam yang menggunakan BBM non-industri, agar dapat dibatasi dan diatur dalam penyalurannya, sehingga semua BBM akan terdistribusikan dengan baik.

"Jika ini sudah bisa dikendalikan, maka outputnya tidak akan ada kelangkaan," ujarnya.