Cara Wali Kota Denpasar Percepat Keuangan Daerah dan Inklusi

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meluncurkan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar Tahun 2024. Peluncuran dilakukan Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu bersama Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara di Balai Subak Lungatad, Desa Peguyangan Kangin.

"TPAKD Kota Denpasar adalah program yang harus diwujudkan bersama yang digerakan oleh weda wakya "Vasudaiva Khutumbakam". Tentunya, hal ini melalui sinergi dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar, OJK, Bank Indonesia, dan Industri Jasa Keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Denpasar," tutur Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Program TPAKD Kota Denpasar Tahun 2024 terdiri dari berbagai program prioritas, meliputi, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) yang merupakan program peningkatan akses keuangan sektor prioritas pertanian Kota Denpasar.

SimPel merupakan program simpanan pelajar yang akan menyasar para siswa sekolah umum dan juga madrasah di Kota Denpasar.

"Kemudahan akses keuangan hendaknya disertai dengan edukasi dan literasi yang memadai agar pinjaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal," kata Jaya Negara.

Selain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas. SiDarling sebagai pogram inovasi dalam pengelolaan sampah.

"Program KPSP untuk sektor pertanian dan program pengembangan UMKM selaras dengan pilar pengembangan sektor prioritas Ekonomi Kerthi Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mencapai ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Provinsi Bali," ujar Jaya Negara.

Selanjutnya, program edukasi digital bagi masyarakat oleh Forum Anak Daerah (FAD), kemudian Gen Dental (Generasi Denpasar Digital), program pemanfaatan digitalisasi bagi kalangan siswa. 

Sementara Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu mengatakan, pemilihan sektor pertanian sebagai fokus program KPSP di Kota Denpasar tidak terlepas dari usaha Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam mengembangkan produk pertanian dalam kota.

"Sesuai amanat Undang-Undang dalam inklusi Keuangan, seluruh masyarakat harus memperoleh akses keuangan yang sama dan setara. Diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menyukseskan program TPAKD," ungkap Jaya Negara.

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan bantuan CSR berupa bibit padi dan traktor kepada petani, PT. Bank BPD Bali secara simbolis memberikan Kredit Prioritas sektor pertanian, rekening simpel gratis bagi juara 1,2 dan 3 seluruh kelas dan KUR Penyandang Disabilitas senilai Rp 50 juta kepada pelaku UMKM disabilitas.