Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Calon hakim MK sebut DPR sering permainkan proses legislasi

Calon hakim MK sebut DPR sering permainkan proses legislasi Imam Anshori Saleh. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon hakim konstitusi Imam Anshori Saleh menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang sangat tegas mengawal legislasi terutama terkait konstitusi. Dia membedakan dengan DPR yang tidak pernah serius dalam bekerja.

"Saya punya banyak pengalaman di DPR, bagaimana teman-teman DPR sering tidak sungguh-sungguh dalam legislasi," ujar Imam yang juga merupakan Komisioner Komisi Yudisial (KY) saat mengikuti wawancara tahap I seleksi calon hakim konstitusi di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/12).

Pernyataan tersebut merupakan jawaban dari Imam atas pertanyaan dari salah satu anggota panitia seleksi, Harjono. Harjono pun kemudian kembali bertanya mengenai pendapat Imam soal sifat superbody yang dimiliki MK.

Mendengar pertanyaan tersebut, Imam membenarkan hal itu. Dia pun menambahkan bahkan sebagian besar anggota DPR terkesan main-main. "RDP (rapat dengar pendapat) hanya sebagai syarat. Termasuk naskah akademik. Mereka sering melakukan proses tawar menawar," ungkap Imam.

Imam mendasarkan pernyataannya pada pengalaman menjadi anggota DPR dari fraksi PKB sebelum menjadi Komisioner KY. Dia pun menyatakan MK harus dibatasi dari sejumlah kepentingan politik, salah satunya memberi syarat bagi anggota parpol untuk tidak aktif dari kegiatan parpol minimal tujuh tahun.

"Saya kira perlu dibatasi. Kalau politisi beneran memang susah sekali melepaskan identitasnya. Parpol sudah menjadi semacam agama. Oleh karena itu, saya kira perlu dibatasi," ungkap Imam.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Hakim MK Saldi Isra Ingatkan DPR Jalankan Hak Angket Pemilu, Jangan Lepas Tangan!
VIDEO: Tegas Hakim MK Saldi Isra Ingatkan DPR Jalankan Hak Angket Pemilu, Jangan Lepas Tangan!

Saldi Isra tegas mengingatkan DPR untuk tetap menjalankan fungsi hak angket sebagai lembaga politik

Baca Selengkapnya
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg

Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Anwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024
Anwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024

Ini sesuai dengan hasil keputusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya