Merdeka.com - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini mendakwa pengusaha Muhtar Ependy dalam dua perkara. Muhtar yang diketahui merupakan perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, disebut memberi kesaksian palsu dan merintangi proses hukum.

Dalam uraian surat dakwaan Muhtar dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/11), Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Rini Triningsih, menyatakan Muhtar dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi.

"Muhtar dengan sengaja mempengaruhi Wali Kota non-aktif Palembang beserta istrinya, Romi Herton dan Masyito," kata Jaksa Rini.

Kemudian, Muhtar juga mempengaruhi Kepala Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta, Iwan Sutaryadi, serta dua anak buahnya, Rika Fatmawati, Risna Hasrilianti, dan Srino (sopir Muhtar) supaya mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat bersaksi dalam proses pemeriksaan di KPK maupun saat bersaksi dalam sidang Akil.

Muhtar meminta supaya Iwan mengaku tidak pernah melihat Masyito datang ke BPD Kalbar cabang Jakarta membawa uang. Dia juga meminta Iwan meminta kedua anak buahnya memberikan keterangan sama.

Jaksa Rini melanjutkan, Muhtar juga meminta istrinya, Lia Tirtasari, membujuk Masyito supaya tetap mengaku tidak mengenalnya ketika diperiksa penyidik. Dia juga meminta Masyito mengaku tidak pernah mengantar uang ke BPD Kalbar cabang Jakarta.

Dalam dakwaan pertama, Muhtar dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, Muhtar juga didakwa memberikan kesaksian palsu di depan persidangan dengan mengaku tidak mengenal Bupati Empat Lawang dan istrinya, Budi Antony Al Jufri dan Suzanna Budi Antoni. Padahal, menurut keterangan saksi Mico Fanji Tirtayasa dan Dicky Mulia, mereka pernah mendengar Muhtar berbincang dengan Budi melalui telepon seluler. Hal itu diperkuat dengan temuan hasil forensik pada telepon seluler iPhone 5 milik Muhtar. Di dalamnya tersimpan nomor ponsel Budi dan pesan singkat antarkeduanya.

Jaksa juga menuding Muhtar berbohong soal penerimaan uang dari Budi sebesar hampir Rp 20 miliar buat mengurus sengketa pilkada Empat Lawang.

Atas perbuatan kedua, Muhtar dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selepas sidang, Muhtar mengaku memahami dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Jaksa penuntut umum meminta waktu sepekan buat menyiapkan saksi-saksi. Ketua Majelis Hakim Muklis menjadwalkan sidang lanjutan Muhtar digelar pada Kamis pekan depan.