Cak Nun doakan KPK segera bubar

Merdeka.com - Budayawan Emha Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun ikut menjadi pembicara dalam acara Sarasehan Budaya dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang digelar di Auditorium PTIK. Di hadapan para petinggi penegak hukum, dia mengatakan mendoakan supaya KPK segera dibubarkan.

Pernyataan itu dilontarkan dia dengan nada guyonan. "Doa saya supaya (KPK) segera bubar, sehingga tidak ada lagi yang namanya korupsi, sehingga tidak perlu lagi yang namanya lembaga adhoc pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Cak Nun di awal acara Sarasehan Budaya Antikorupsi antara lembaga penegak hukum, Jumat (30/11) malam.

Cak Nun menambahkan, jika KPK sudah bubar, berarti Kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah tidak membutuhkan lembaga adhoc itu dalam pemberantasan korupsi.

"Lembaga adhoc bubar, sehingga kejaksaan dan kepolisian berfungsi dengan baik," kata dia.

Sontak, guyonan Cak Nun itu langsung disambut tawa dari ratusan pengunjung dan juga pembicara yang menjadi wakil dari berbagai lembaga penegak hukum.

Selain Cak Nun, dalam acara untuk menyambut Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember 2012, terdapat pembicara seperti Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, Pimpinan KPK Abraham Samad dan Busyro Muqoddas, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Wakil Jaksa Agung Darmono, Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, dan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Para pembicara sepakat mengenai harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna sependapat bahwa harmonisasi penegak hukum merupakan benteng utama untuk melindungi negara dari korupsi.

Menambahkan hal itu, Cak Nun mengatakan budaya dapat menjadi medium untuk menyampaikan semangat pemberantasan korupsi ke seluruh lapisan masyarakat.

Dia juga berpendapat setiap upaya sosialisasi semangat pemberantasan korupsi perlu dukungan nyata para pejabat negara termasuk Kepala Negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk wujud reformasi hukum yang nyata.

"Agar tidak ada anggapan bahwa yang gagal dari reformasi adalah penegakan hukum," kata Cak Nun. (mdk/bal)