Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Butuh 12 tahun Mbak Tutut akhirnya kalahkan Hary Tanoe soal TPI

Butuh 12 tahun Mbak Tutut akhirnya kalahkan Hary Tanoe soal TPI Hary Tanoe. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Butuh waktu panjang bagi Siti Hardiyanti Rukmana untuk kembali menguasai saham TPI yang kini menjadi MNCTV. Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Berkah Karya Bersama.

"PK ditolak, artinya kembali ke putusan sebelumnya, yaitu kasasi," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di Jakarta, Selasa (11/11).

PK dengan nomor register 238 PK/PDT/2014 memuat amar tolak yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis PK M Saleh dengan dua Hakim Anggota Majelis Hamdi dan Abdul Manan pada 29 Oktober 2014. Ridwan menerangkan dengan adanya putusan ini maka perkara sengketa kepemilikan TPI dinyatakan telah selesai. Dia menerangkan, dalam perkara perdata PK tidak dapat diajukan lebih dari satu kali.

"Kalau perdata itu tidak bisa. Bisa saja diajukan kembali kalau ada dua putusan pengadilan yang bertentangan," ungkap dia.

Ditolkanya PK ini menguatkan putusan kasasi yang dikeluarkan MA pada Oktober 2013. Setelah PK ini, Tutut resmi menguasai saham TPI.

Panasnya perseteruan antara bos MNC Hary Tanoesoedibjo dengan Tutut sudah berlangsung lama. Perebutan hak kepemilikan TPI atau MNC TV bermula dari kepemilikan saham TPI oleh PT Berkah Karya Bersama. Akar masalahnya tak jauh dari masalah utang piutang. Mbak Tutut memiliki utang USD 55 juta, termasuk di antaranya kewajiban obligasi TPI ke PT Indosat Tbk. Namun, Mbak Tutut tak bisa bayar. Hingga akhirnya pada Agustus 2002, Mbak Tutut membuat perjanjian dengan Hary Tanoe.

Isinya, utang Mbak Tutut akan dihibahkan ke Hary Tanoe. Tidak hanya itu, Hary Tanoe juga bersedia menyuntikkan dana agar kinerja TPI makin kinclong. Timbal baliknya, Tutut memberikan saham TPI pada Hary Tanoe melalui PT Berkah. Mbak Tutut juga memberikan surat kuasa agar Berkah bisa mengendalikan penuh operasional stasiun televisi yang bermarkas di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tersebut. Maka terhitung Juni 2003, TPI berada di bawah bendera grup MNC.

Perseteruan mulai memanas saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TPI pada 18 Maret 2005 memutuskan memangkas kepemilikan saham Mbak Tutut dari 100 persen menjadi 25 persen. Putri sulung almarhum Presiden Soeharto ini tak terima dengan putusan itu. Dia mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan. Putusan pengadilan memenangkan kubu Mbak Tutut .

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan PT Berkah Karya Bersama mengembalikan kepemilikan 75 persen saham TPI pada Mbak Tutut . Tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 680 miliar dan bunga 6 persen per tahun. Kalah di Pengadilan Negeri, pihak MNC lewat PT Berkah Karya bersama tak tinggal diam.

Di Pengadilan Tinggi Jakarta, pihak PT Berkah Karya Bersama menang lewat putusan Nomor 629/PDT/2011/PT. DKI pada 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. pada 14 April 2011.

Kalah di tingkat Pengadilan Tinggi, pihak Tutut mengajukan kasasi ke MA. Pada 2 Oktober 2013, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Mbak Tutut terkait kasus TPI yang selama ini dikuasai oleh MNC Grup di bawah pimpinan pengusaha Hary Tanoesoedibjo .

Gugatan Mbak Tutut ditujukan pada PT Berkah Karya Bersama selaku investor pemegang 75 persen saham TPI yang saat ini bernama MNC TV. Perkara yang bernomor registrasi 862 K/PDT/2013 diputus oleh 3 hakim yaitu Soltoni Mohdally, Takdir Rahmadi, dan I Made Tara.

"Mengabulkan gugatan penggugat (pemohon kasasi) untuk sebagian. Menyatakan para tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS yang tertuang dalam akta....," demikian petikan singkat putusan MA yang disampaikan oleh Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur.

Setelah kalah di kasasi, PT Berkah juga kalah saat mengajukan PK. Dengan adanya putusan baru ini, Mbak Tutut secara resmi bisa kembali memiliki TPI.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Relawan Prabowo-Gibran Percaya TV Milik Hary Tanoe Netral di Debat Capres Malam Ini
Relawan Prabowo-Gibran Percaya TV Milik Hary Tanoe Netral di Debat Capres Malam Ini

Wignyo Prasetyo percaya grup TV milik Hary Tanoe tersebut tidak akan ‘loncat pagar’ dari aturan netralitas pers

Baca Selengkapnya
Sosok Letjen (Purn) Tarub, Lulusan Akmil 1965 yang Pernah Jadi Pangkostrad hingga Duta Besar
Sosok Letjen (Purn) Tarub, Lulusan Akmil 1965 yang Pernah Jadi Pangkostrad hingga Duta Besar

Ia merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang dipercaya jadi komisaris televisi nasional hingga perusahaan perabot rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Profil dan Agama Hary Tanoesoedibjo, Konglomerat Indonesia Pendiri Partai Perindo
Profil dan Agama Hary Tanoesoedibjo, Konglomerat Indonesia Pendiri Partai Perindo

Hary Tanoesoedibjo adalah seorang pengusaha Indonesia yang memegang posisi strategis di perusahaan terkemuka.

Baca Selengkapnya
Tebar Senyum, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Timah Harvey Moeis
Tebar Senyum, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Timah Harvey Moeis

Harvey Moeis terjerat kasus korupsi tata niaga Timah yang merugikan negara Rp271 triliun

Baca Selengkapnya
Harvey Moeis Terjerat Kasus Korupsi Timah, Mungkinkah Sandra Dewi Terlibat TPPU?
Harvey Moeis Terjerat Kasus Korupsi Timah, Mungkinkah Sandra Dewi Terlibat TPPU?

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis terjerat kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Baca Selengkapnya
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo Datangi Polda Metro Saat Jubir TPN Aiman Diperiksa
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo Datangi Polda Metro Saat Jubir TPN Aiman Diperiksa

Hary Tanoesoedibjo (HT) mengaku hanya untuk melihat dan memantau langsung proses penyidikan

Baca Selengkapnya
Anies Tuding Miliki Lahan 340 Ribu Hektare, Prabowo: Salah, Mendekati 500 Hektare
Anies Tuding Miliki Lahan 340 Ribu Hektare, Prabowo: Salah, Mendekati 500 Hektare

Prabowo menegaskan tanah itu tak perlu didebatkan. Karena kepemilikan tanah itu merupakan sistem pinjam pakai dengan negara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cerita AHY 2 Hari Jadi Menteri Langsung Terima Banyak Telepon, Singgung Mafia Tanah
VIDEO: Cerita AHY 2 Hari Jadi Menteri Langsung Terima Banyak Telepon, Singgung Mafia Tanah

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya