Merdeka.com - Dalam pengesahan UU MD3 di DPR diwarnai aksi walk out sejumlah fraksi. Fraksi-fraksi itu yakni partai pendukung capres nomor urut dua yang merasa dirugikan adanya UU MD3 itu.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan aksi walk out yang dilakukan sejumlah fraksi itu mengusung kepentingan partainya. Mereka bukan menolak kepentingan rakyat yang dikorbankan korupsi karena kewenangan KPK sedikit terhambat.

"Aksi walkout itu bukan karena (penyidikan) terkendala dengan Majelis Kehormatan DPR tapi sentimen kepada kepentingan fraksi-fraksinya," sindir Busyro, usai buka puasa di KPK, Jumat (11/7).

Pengesahan UU MD3 ini, menurut Busyro, sarat kepentingan politik. Apalagi, pembahasan dan pengesahan UU MD3 ini sehari sebelum Pemilihan Umum Presiden.

"Pembahasan UU MD3 ini sehari sebelum tanggal 9 Juli. Kemudian disahkan tanggal 8, malam harinya," ungkap Busyro.

Menurut Busyro, aturan dalam pasal-pasal di UU MD3 yang menyebutkan kewenangan penyidikan penegak hukum sangat janggal. Yakni terhadap semua penyidikan di Kepolisian, KPK, Kejaksaan terhadap anggota DPR harus melalui Majelis Kehormatan DPR.

Dalam aturan itu disebutkan kecuali dalam hal tindak pidana khusus. Namun, lanjut Busyro, tetap saja saksi maupun pihak yang dimintai keterangan tidak bisa langsung dipanggil oleh KPK, karena harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan DPR itu.

"Untuk apa harus melalui prosedur seperti itu? Perpanjang birokrasi.

Dalam pasal 1 ayat 1 definisi kekuasaan kehakiman, dengan prinsip tepat murah biaya ringan. Di kasus korupsi itu butuh waktu cepat, kalau lambat penghilangan barang bukti," jelasnya.

Sejumlah Fraksi yang melakukan aksi walk out itu yakni PKB, Hanura dan PDIP.