Busyro: PKS bukan partai malaikat
Merdeka.com - Pengusutan kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq berbuntut panjang. Apalagi sejak disitanya sejumlah mobil berkaitan dengan kasus Luthfi di DPP PKS. Partai berlambang bulan sabit dan padi itu meradang lantaran sejumlah mobil operasionalnya ikut disita KPK.
PKS mengatakan KPK tidak bisa menjerat TPPU jika tindak pidana korupsinya belum terbukti. Namun, hal itu langsung disanggah oleh KPK. Justru dalam UU tindak pidana pencucian uang, dapat memiliki tujuan untuk bisa menelusuri siapa saja, baik itu korporasi maupun perorangan yang diduga teraliri dana haram.
"Mereka yang belum paham aspek teoritiknya. Pehamannya seperti tadi, yaitu penerapan TPPU harus didahului dengan terbuktinya TPK-nya. Itu tidak. Bisa langsung TPPU," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam perjalanan lokakarya ke Citarik bersama Media, Jumat (26/5).
Busyro lantas menyindir para pihak yang kerap melakukan protes. Menurut Busyro, pembelaan yang dilakukan para kader PKS, menggambarkan bahwa sistem kaderisasi partai ini memang ditengarai oleh sebagian pengamat mampu menciptakan ketaatan yang nyaris tanpa sikap kritis pada pimpinannya sehingga terjadi pembelaan masif.
"Saya menyayangkan sekaligus menyarankan, sudahlah, PKS itu bukan partai malaikat. Kalau salah ya sesuai temanya menerapkan keadilan pada dirinya atau tubuhnya sendiri. Mereka harusnya sudah tahu keadilan itu justice for law," ujarnya.
Menurut Busyro, tidak pada tempatnya kader dari pusat sampai daerah menyatakan hal seperti itu. Jika nanti di pengadilan, tidak terbukti, maka akan bisa dikembalikan.
"Jadi tidak pada tempatnya elite parpol dan anggota DPR yang paham hukum atau seharusnya paham hukum dan taat hukum, mempertanyakan TPPU itu. Kalau dianggap lemah barang itu kan kembali pada yang memilikinya. Barang itu kan di KPK enggak mungkin dipakai," tegasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaUsai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaBansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu
Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaHasto Kritik Jokowi, dari Karir Keluarga hingga Pembagian Bansos
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya