Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai transparansi di tubuh TNI belum terlihat. Padahal, kata Busyro, banyak hal yang bisa ditransparansikan misalnya terkait pengadaan.

"Masih perlu ditransparansikan, banyak hal yang masih perlu (ditransparansikan)," ujar Busyro di Gedung KPK.

Busyro mengatakan transparansi di tubuh TNI harus dibantu oleh berbagai instansi lain. Seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan DPR.

"Iya, harus itu," sambungnya.

Menurut Busyro, TNI harus lebih membuka diri dalam upaya pembenahan di internalnya.

KPK sendiri siap membantu TNI untuk transparansi pengelolaan anggaran maupun pengadaan. Sebab, KPK memiliki kewenangan untung mendorong mekanisme transparansi melalui program pencegahan.

"KPK juga punya kewenangan untuk mentriger, dan fungsi triger mechanism itu bisa masuk ke aspek pencegahan," pungkasnya.