Busyro minta Jokowi proporsional dengar masukan PDIP

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden terpilih Joko Widodo tak mudah dipengaruhi PDIP dalam setiap kebijakannya di pemerintahan nanti. Meskipun PDIP telah mengusungnya sejak Pilwalkot Solo, Pilgub DKI dan Pilpres 2014.

Busyro berharap Jokowi dapat bersikap proporsional saat mendapat masukan dari PDIP untuk menjalankan pemerintahannya.

"Ya proporsional saja, menghindari dari parpol sama sekali kan impossible (mustahil)," ujar Busyro Muqoddas usai diskusi media di KPK, Kamis (28/8).

Menurut Busyro, jika Jokowi ingin menaruh kader PDIP di kabinetnya, harus ada syarat yang diuji. Jokowi diharapkan tidak sembarangan menaruh orang di kabinetnya hanya karena masukan PDIP. Apalagi, untuk jabatan vital seperti Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Kepala BPN, dsb.

"Jadi mesti ada representasi orang parpol sekian persen, tapi tidak di pos yang vital. Itu misalnya ESDM, kemudian BUMN, BPN itu juga vital, itu sebaiknya jangan orang parpol, kemudian kementerian seperti pertanian, ini juga fatal, karena langsung menyangkut hajat rakyat banyak," papar Busyro.

Sebab, tambahnya, berdasarkan kasus-kasus yang ditangani KPK, pos-pos vital itu cenderung berpeluang korupsi. "Sebut saja kasus LHI (Luthfi Hasan), itu juga permainan orang parpol di sana, itu jangan sampai terulang," ujarnya.

Hingga saat ini, Busyro mengaku belum dimintai saran oleh Jokowi soal calon-calon yang akan duduk di pemerintahannya. Jika diminta, Busyro dan pimpinan KPK lainnya siap untuk memberikan masukan.

"Kalau diminta kami siap, sebagai komitmen kami dong, itu penting sekali, kalau diminta kami akan sampaikan tentu yang berbasis pada data yang kami miliki," pungkasnya.