Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Buruh Jatim tuntut kenaikan gaji setara dengan gubernur

Buruh Jatim tuntut kenaikan gaji setara dengan gubernur demo buruh. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Ratusan buruh di Jawa Timur dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Sertikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali turun jalan, Rabu siang (17/9). Mereka menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya, menuntut gaji buruh setara dengan gaji gubernur atau minimal naik 30 persen di tahun 2015 mendatang.

Hal itu diutarakan para buruh dalam orasinya. Salah satu orator mengatakan, ada jurang pemisah antara gaji buruh dengan gubernur, polisi dan pejabat-pejabat negara.

"Kenaikan gaji buruh itu bukan wacana. Selama ini, ada jurang pemisah antara gaji gubernur, gaji polisi dengan gaji buruh. Padahal, tanpa gubernur pabrik-pabrik tetap jalan, sedangkan tanpa buruh, pabrik-pabrik tidak akan bisa jalan, tapi kenapa ada jurang pemisah?" teriak salah satu orator aksi.

Mendengar orasi itu, para buruh yang tengah membawa poster dan spanduk tuntutan spontan berteriak memberi semangat untuk terus berjuang. "Gaji buruh tahun 2015 harus naik. Dan Gubernur Jawa Timur (Soekarwo) harus bisa memperjuangkan nasib buruh," teriaknya lagi.

Selain menuntut kenaikan gaji buruh minimal 30 persen, aksi buruh yang dikomandoi Kamim itu, juga mengkritisi wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). "Tanpa perjuangan buruh, kita tidak akan bisa memperjuangkan kesejahteraan. Ini bukan negara kapitalis, ini bukan negara pengusaha, negara ini adalah milik rakyat. Untuk itu, kita harus bisa berjuang," teriak Kamim.

"Pencanangan kenaikan harga BBM, tanpa perjuangan kaum buruh, pemerintah tidak akan pernah melakukan evaluasi terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM jelas akan mempengaruhi sistem perekonomian, dan nasib buruh akan kembali tercekik," lanjut dia.

Beberapa tuntutan aksi buruh ini, di antaranya, Naikkan UMK 2015 minimal 30 persen, tolak kenaikan harga BBM, ubah sistem INA CBGs (sistem pembayaran rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan) menjadi free for service, cabut Permenkes Nomor 69/2013 tentang tarif, ganti direksi dan dewan pengurus BPJS kesehatan yang telah gagal menjalankan tugasnya, dan deklarasi Jamkeswatch.

"Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, kita akan menggelar mogok masal, kita akan sweeping semua pabrik-pabrik, kita juga akan menutup seluruh akses di Jawa Timur," ancam dia.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, akibat aksi para buruh ini, jalanan di depan Gedung Grahadi macet. Kondisi di Jalan Gubernur Surya terus mengalami kepadatan arus lalu lintas. Sedangkan beberapa petugas kepolisian, selain bersiaga mengamankan Gedung Grahadi, sebagian juga terlihat mengatur arus lalu lintas.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dukung Wapres Ma'ruf Amin, Ganjar Setuju Menteri hingga Wali Kota Maju Pilpres 2024 Harus Mundur

Dukung Wapres Ma'ruf Amin, Ganjar Setuju Menteri hingga Wali Kota Maju Pilpres 2024 Harus Mundur

Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Ditambah 10 Persen, Segini Total Gaji Guru yang Dijanjikan Ganjar Jika Menang Pilpres 2024

Ditambah 10 Persen, Segini Total Gaji Guru yang Dijanjikan Ganjar Jika Menang Pilpres 2024

Ganjar bilang gaji guru saat ini masih berkisaran di angka Rp300.000 per bulan.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud: Indonesia saatnya Dipimpin Rambut Putih dan Pendekar Hukum

Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud: Indonesia saatnya Dipimpin Rambut Putih dan Pendekar Hukum

Hasto menyebut, pasangan Ganjar-Mahfud berbeda dengan pasangan calon yang lain yang punya dana banyak, triliunan, sehingga bisa memberikan bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Bantah Tangkap Jubir AMIN, Kejari Jaktim Terima Pelimpahan Tahap 2 dari Kejati

Bantah Tangkap Jubir AMIN, Kejari Jaktim Terima Pelimpahan Tahap 2 dari Kejati

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pun menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kampanye di Jawa Timur, Ganjar Targetkan Raih 60% Suara

Kampanye di Jawa Timur, Ganjar Targetkan Raih 60% Suara

Ganjar hari ini menggelar kampanye di sejumlah tempat di Jatim.

Baca Selengkapnya
Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim

Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim

Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.

Baca Selengkapnya