Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo menangkap Murad Irawan, buronan kasus korupsi buku ajar yang telah divonis Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, 11 tahun lalu. Murad ditangkap Selasa (3/12) lalu di salah satu hotel di Solo.

Kepala Kejari Sukoharjo, Tatang Agus Volleyantono mengatakan, penangkapan juga dibantu Kejari dan Kepolisian setempat. Murad langsung dijebloskan ke Rutan Kelas 1A Solo. Menurutnya, Murad dinyatakan buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2008 setelah melarikan diri.

"Kami melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap perkara tindak pidana korupsi Murad Irawan. Yakni dasar eksekusi putusan PN nomor 130/PID.B/2008/PN.SKH tertanggal 13 Februari 2009," kata Tatang, Kamis (5/12).

Dia menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah adanya informasi terkait keberadaan Murad di Kota Solo. Setelah dilakukan pengintaian petugas menangkap Murad di salah satu hotel, sekitar pukul 16.00 WIB.

"Karena perkaranya sudah inkrah, terpidana langsung kita bawa ke Rutan Solo guna menjalani hukuman," jelasnya.

Lebih lanjut, Tatang menerangkan, Murad Irawan merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan buku ajar yang diperkarakan sejak tahun 2006. Total kerugian negara mencapai Rp3,8 miliar.

Proses persidangan mulai dilakukan tahun 2008 dan secara in-absentia (tanpa kehadiran terdakwa) mengingat yang bersangkutan menghilang.

"Murad dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 2 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. PN sukoharjo menjatuhkan vonis pidana 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara. Terpidana juga diputuskan wajib membayar uang pengganti senilai dengan kerugian negara," ujarnya.

Dia menambahkan, kasus pengadaan buku ajar juga terjadi di sejumlah daerah dengan pelaku yang sama. Di sejumlah tempat tersebut, Murad mengaku sebagai marketing PT Balai Pustaka. Padahal, yang bersangkutan hanya pihak ketiga dalam proses pengadaan buku ajar, yakni sebagai direktur PT Putra Ihsan Pramudita.

"Yang kami tangani hanya kasus yang di Sukoharjo, kalau ada keterkaitan kasus dengan daerah lain itu di luar wewenang kami," tutup Tatang.