Merdeka.com - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta. Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti uang tunai. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab PPU dikabarkan diperiksa di Balikpapan.

Keterangan diperoleh, seiring OTT di Jakarta, ada tiga orang di lingkup Pemkab PPU yang diperiksa tim KPK. Pemeriksaan dilakukan di markas Polda Kaltim di Balikpapan.

"Benar, pemeriksaan di Balikpapan. Ada tiga orang yang diperiksa," kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (13/1).

Dikonfirmasi, Plt Jubir KPK Ali Fikri menerangkan, dalam OTT ada 7 orang yang ditangkap di Jakarta. Selain Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud, juga ada sejumlah ASN Pemkab PPU dan pihak swasta. Saat ini, mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

"Sedangkan yang diamankan di Kaltim sejauh ini info yang kami terima ada 4 orang terdiri dari ASN Pemkab PPU dan pihak swasta. Siang ini segera tiba di Jakarta dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di gedung merah putih KPK," kata Ali Fikri.

Dalam OTT tim antirasuah itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti uang tunai pecahan rupiah. "Dalam kegiatan tangkap tangan ini juga diamankan barang bukti. Di antaranya uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya akan kembali dihitung dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terperiksa," jelasnya.

KPK memiliki waktu 24 jam usai menjaring mereka saat OTT Bupati Penajam Paser Utara untuk menetapkan status hukum masing-masing. "KPK tentu memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini," demikian Ali.