Merdeka.com - Mantan Anggota DPR yang saat ini menjadi Fungsionaris Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun geram dengan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Alasannya, Irsyad gegabah telah menandatangani MoU pemanfaatan sumber air Umbulan, di Pasuruan Jawa Timur yang menuai banyak kritik karena diduga tanpa Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).

"Karena akibat keputusan yang diambil oleh bupati tersebut akan mengganggu keseimbangan ekologi alam daerah Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan," ujar Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut Misbakhun, penandatangan MoU tanpa menunggu Amdal adalah sebuah tindakan gegabah dan jauh dari prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan di sektor publik.

Menurut dia, sumber air alam di Umbulan itu debitnya sudah mulai menurun, tidak seperti 20 tahun lalu. Penyebabnya karena eksploitasi untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan aspek Amdal. Hal itu akan merusak lingkungan alam sekitar Umbulan sebagai sentra pertanian dan perkebunan.

"Saya banyak menerima keluhan berupa kekhawatiran masyarakat daerah Umbulan, bahwa pemanfaatan sumber air tersebut dampaknya akan ke masyarakat sekitar sumber air," ujar Mantan Anggota DPR ini.

Dia melanjutkan, "dampak lain juga akan besar karena debit air akan tersedot, sumur rakyat dan air untuk pertanian dan perkebunan akan berkurang banyak. Sementara program reboisasi dan penataan hutan di sekitar daerah sumber air Umbulan belum jelas."

Lebih lanjut, Pria yang merupakan caleg DPR untuk Dapil II Jatim (Pasuruan dan Probolinggo) itu mengatakan, harus dibuka secara transparan siapa pelaku bisnis yang memanfaatkan sumber air tersebut. Hal itu menjadi penting untuk mengetahui siapa pihak yang bekerja sehingga bupati sampai berani menandatangani sebuah proyek besar tanpa menunggu proses Amdalnya selesai.

"Penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bupati Pasuruan terkait permasalahan tersebut masih belum bisa menjelaskan inti persoalan yang sebenarnya dan terkesan masih ada yang ditutup-tutupi," terang Misbakhun.

Sekadar diketahui, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, telah menandatangani MoU proyek umbulan dengan Pemprov Jatim. Rencananya, mega proyek sumber air Umbulan bakal dimulai pada 2016.

Dalam pelaksanaan proyek air umbulan, Kabupaten Pasuruan tidak akan mengeluarkan anggaran karena langsung ditangani oleh Pemprov Jatim. Pemkab Pasuruan akan mendapatkan keuntungan yakni mendapat bagi hasil pajak air permukaan sebesar 50 persen.

Sementara itu, sejak 2010 lalu, rencana proyek itu sudah dikritik oleh puluhan LSM di Kota dan Kabupaten Pasuruan. Mereka menyatakan air Umbulan adalah aset Pasuruan dan milik rakyat Pasuruan, dimana pemkot dan pemkab harus bisa mempertahankan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak ketiga.