Merdeka.com - Bupati Non aktif Toba Samosir (Tobasa), Sumut, Kasmin Pandapotan Simanjuntak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan. Keberadaannya tidak diketahui saat akan ditahan.

Informasi dihimpun, Senin (12/10), DPO itu diterbitkan Kejaksaan Negeri Balige pada pekan lalu. Kepala Seksi Intelijen Kejari Balige, Haris Fadhillah mengatakan penerbitan surat DPO untuk Kasmin lantaran pihak Kejaksaan kesulitan mencari keberadaan Kasmin.

Kasmin akan ditahan setelah dihukum 1 tahun 6 bulan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTA Asahan III, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Medan pada Agustus silam.

Haris menambahkan, mereka sudah dua kali menjemput Kasmin, baik ke rumah pribadi maupun ke kediaman orangtua. Namun, Kasmin tidak juga bisa ditemui.

Bahkan Kasmin pernah berjanji akan datang sendiri ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

"Namun setelah ditunggu Kasmin tidak juga kunjung datang. Sehingga atas petunjuk pimpinan, kami memutuskan memasukkan namanya ke dalam DPO," jelas Haris.

Dia menambahkan, penahanan terhadap Kasmin merupakan perintah hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili banding yang diajukan jaksa dalam perkara Kasmin. Sementara untuk putusan banding terkait pokok perkara itu belum diputus.

Sebelumnya di Pengadilan Tipikor Medan, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTA Asahan III dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara.

Putusan ini diwarnai disenting opinion. Seorang anggota majelis hakim, yaitu Ahmad Drajat, berpendapat menghukum Kasmin dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kasus ini ditengarai merugikan negara sekitar Rp 4,4 miliar. Sejak di penyidikan, Kasmin tidak ditahan. Dalam putusannya, majelis hakim juga tidak memerintahkan penahanan, sehingga Kasmin melenggang bebas keluar Pengadilan Tipikor Medan dikawal sejumlah pendukungnya pada waktu itu.