Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar menyayangkan pernyataan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang mengatakan bahwa pemerintah pusat membutuhkan data yang jelas sehingga mekanisme pencairan BLT cukup banyak. Menurut Sehan, apa yang disampaikan kader PDI Perjuangan itu sangat ngawur.

Sehan kemudian menantang Menteri Sosial untuk turun langsung ke daerahnya melihat kondisi rakyat.

"Saya mau tantang Mensos mari turun ke sini, ke kampung lihat itu rakyat. Jangan ngomong dari kantor," ucap Sehan saat dihubungi merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

Sehan juga mengaku dibikin pusing oleh aturan kementerian soal penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah. Pada 23 April 2020, ia menggunakan uang sebesar Rp 100 juta dari dana desa untuk membeli sembako, APK, hingga disinfektan.

Baru dua hari dana tersebut digunakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengeluarkan aturan bahwa dana desa tidak boleh digunakan untuk pembelian sembako, hanya dapat digunakan untuk padat karya.

"Akhirnya apa? batal kita. Terpaksa kita rombak lagi APBD kita," jelasnya.

Saat perombakan APBD dilakukan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba-tiba memutuskan bahwa seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dibatalkan. Seminggu kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim surat kepada bupati untuk segera perintahkan kepala desa lakukan pergeseran dananya untuk menalangi Covid-19, termasuk pembelian sembako.

"Ini konyol, seminggu kemarin Menteri Desa bilang enggak bisa, ini turun lagi surat Mendagri walaupun surat itu juga cacat. Di mana cacatnya, Mendagri memerintahkan bahwa pergeseran dana desa tidak perlu dievaluasi bupati. Tahu tidak, juknis adalah Perbup sebagai standar pemeriksaan keuangan desa. Kalau tidak dievaluasi bupati, konyol juga. Kita juga bingung di sini," bebernya.

Belum selesai dibikin pusing oleh aturan Mendagri, Sehan mendapatkan perintah dari Menteri Desa bahwa dana desa digunakan untuk BLT. Sehan merasa heran kebijakan yang dikeluarkan setiap kementerian tidak sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.

"Ini gimana menteri, ganti sini ganti sana. Loh kita bingung tapi para menteri itu seolah-olah enggak salah. Menteri-menteri terlalu birokrat, aturan satu menteri ditindih menteri lain, kemudian berubah lagi. Kita ini kayak bulan-bulanan menteri, jadi eksperimen kementerian kita. Masalahnya rakyat ini lapar," kata Sehan kesal.

Rakyat Sudah Kelaparan

Sehan menceritakan, sejak tanggal 23 April 2020, ia sudah turun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyatnya. Ia juga sudah menggelontorkan 300 ton beras tahap pertama untuk 2.000 KK (Kepala Keluarga). Namun, dari ribuan rakyatnya ada yang tak bisa menerima bantuan beras tersebut karena terganjal aturan BLT.

Berdasarkan aturan, warga yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT atau PKH tak bisa mendapatkan bantuan lain. Akibatnya, sejumlah warga mendatangi rumah Sehan sambil menangis. Warga meminta bantuan beras satu liter.

"Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Mana? Lama. Sementara rakyat kita kan kelaparan," kata Sehan kepada merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 4.700 KK di wilayahnya masuk daftar penerima BLT. Untuk mendapatkan BLT, mereka harus mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, di antaranya membuat rekening melalui Bank Sulawesi Utara.

Sementara pembuatan rekening untuk 4.700 KK membutuhkan waktu lama, sekitar 3 bulan.

"Harus buka rekening ini lah, buka rekening itu lah, mesti catat ini, penuhi 14 kriteria. Ini mau bantu orang apa cari nama? Kenapa pemerintah pusat dalam situasi negeri seperti ini rakyat kita disuruh menunggu?" ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah pusat mempermudah mekanisme pencairan BLT. Pemerintah pusat juga perlu berdialog dan memberikan diskresi kepada pemerintah daerah agar pembagian BLT kepada warga dipercepat.

"Kalau takut, khawatir para bupati nanti garong, loh suruh kawal saja sama KPK, Jaksa sama polisi," sambungnya.

Bupati Boltim Mengamuk

Sebelumnya viral video Sehan mengamuk. Bahkan sampai mengumpat kepada para menteri gara-gara birokrasi BLT yang berbelit.

Dalam video berdurasi dua menit lebih itu, Sehan mengatakan para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Dia bahkan sampai mengumpat dengan kata-kata kasar. Kata dia, rakyat sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.

"Mau dapat BLT, BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening, ini lah, ini lah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri masih ngeyel semua," ucapnya.

Begini seharus nya pemimpin,memperjuangkan warga nya utk dapat bantuan jgn cuma bergetar di mimbarWarganya Kelaparan di Tengah Corona, Bupati Bolaang MengamukBupati Bolaang Mongondow Timur,Sulut,Sehan Salim Landjar,mengamuk karena menganggap penyaluran (BLT) masih dipersulit, pic.twitter.com/OnvuwTn8Cz

Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

"Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tapi BLTnya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar nggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang," kata dia.Seharusnya, lanjut kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Pengalokasian anggaran dari dana desa ini, tentu akan dikawal KPK, Kejaksaan, LSM hingga kepolisian.

"Makanya saya bilang menteri-menteri ini, emangnya menteri-menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan generalisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Kasih saja diskresi, dikawal polisi, KPK, oleh Jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Kalau banyak bikin arturan, kertas-kertas, bosan kita dengan menteri-menteri begitu," pungkasnya.

Mensos Menjawab

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari kepada merdeka.com, Minggu (26/4).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.

"Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.

Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020.

"Tolong sampaikan ini (Surat Edaran) ke yang bersangkutan (Sehan Landjar). Dan kalau yang bersangkutan tidak setuju, silakan saja kirim surat ke KPK, tembusan ke kami-kami," tegasnya.