Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin menargetkan hunian tetap bagi warga korban dan terdampak bencana, rampung sebelum Ramadan yang jatuh pada Mei 2020 mendatang.

"Demi kenyamanan masyarakat. Hunian sementara yang layak jadi prioritas kami dan pembangunan hunian tetap ditarget selesai sebelum bulan puasa," katanya, Senin (3/2).

Masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Bogor telah berakhir pada 31 Januari 2020, sekaligus menandai dimulainya perbaikan infrastruktur, relokasi warga dan revegetasi.

"Kami akan pasang sistem peringatan dini, normalisasi sungai, penghijauan lahan serta edukasi untuk meningkatkan kapasitas desa tangguh bencana," ujarnya.

Hingga hari terakhir masa tanggap darurat bencana, tercatat 14.010 warga harus mengungsi karena rumahnya hancur diterjang longsor dan banjir maupun karena berada di lokasi rawan dan terancam bencana susulan.

Pengungsi paling banyak berasal dari Kecamatan Sukajaya yang mencapai 9.926 jiwa. Di kecamatan ini, rumah rusak ringan tercatat 842 unit, rusak sedang 1.986 unit dan rusak berat 955 unit.

Secara keseluruhan, bencana yang terjadi awal tahun 2020 ini, paling parah terjadi di empat kecamatan, yakni Jasinga, Cigudeg, Nanggung dan Sukajaya. Keseluruhan pengungsi pun berasal dari empat kecamatan tersebut.

Untuk relokasi, membutuhkan luasan lahan total mencapai 81,7 hektare untuk merelokasi 4.051 rumah warga. Namun, relokasi hanya dilakukan untuk warga yang tinggal di Nanggung, Cigudeg dan Sukajaya.

"Kalau di Jasinga cenderung hanya kemarin terkena banjir bandang saja. Tapi kalau tiga kecamatan lainnya memang perlu direlokasi. Karena rawan longsor," kata Ade Yasin.

Pemerintah menyiapkan 15 titik relokasi di yang seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Cigudeg. Yakni lima lokasi di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII seluas 20,48 hektare, kemudian lahan perusahaan bukan PTPN seluas 59,5 hektare dan dua lokasi di lahan milik warga seluas 1,72 hektare.

"Kebutuhan anggaran untuk relokasi sekitar Rp416 miliar. Kalau estimasi kerugian akibat bencana karena rumah rusak, infrastruktur rusak dan sarana prasarana lainnya kerugiannya sekitar Rp1,16 triliun," kata dia.