Merdeka.com - Bupati Bogor, Rahmat Yasin, mengakui ada pelanggaran dalam pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai bukti, anak buahnya sempat dilarang masuk saat ingin memeriksa pembangunan proyek megah itu.

"Saya perintahkan staf saya mengawasi. Ternyata staf saya tidak boleh masuk dan diusir, dengan alasan harus ada izin dari Kementerian. Saya minta lanjutkan pengawasan," kata Rahmat saat bersaksi dalam sidang Deddy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (29/11).

Alhasil, mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi sampai menghentikan begitu saja.

Bahkan Rahmat mengaku tertekan secara psikologis karena proyek itu milik pemerintah.

"Kalau proyek punya swasta saya tegas. Tapi kalau pemerintah, apalagi sumber pembiayaannya dari APBN, ada kesulitan tersendiri," ujar Rahmat.