Merdeka.com - Bupati Bogor, Rahmat Yasin, mengaku tidak bertanggung jawab dalam perkara suap melibatkan anak buahnya. Dia juga mengelak tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher, saat ini tersangka kasus suap izin lahan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Artajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Iyus Djuher.

"Tidak ada komunikasi langsung. Artinya proses izin TPBU diperoleh sesuai dengan ketentuan berlaku. Persoalan ada hal-hal lain, itu diluar tanggung jawab Pemkab," kata Rahmat usai pemeriksaan kasus Hambalang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/4).

Sebagai kepala daerah, dia akan memberikan persetujuan perizinan lahan TPBU itu. Tetapi, harus melewati penelitian, kajian, dan peninjauan lokasi.

"Masalah prosedur formal dipenuhi, saya baru mau tanda tangan," ujar Rahmat.

Beredar kabar, dari pengurusan izin TPBU, PT Garindo Perkasa bakal memberikan komisi buat Rahmat lebih dari Rp 1 miliar. Tetapi, kabar itu langsung dibantah oleh Yasin.

"Tidak pernah ada iming-iming. Demi Allah, saya tidak menerima satu rupiah pun," lanjut Rahmat.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap izin lokasi lahan TPBU di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Mereka adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, Usep Jumenio (staf PNS Pemkab Bogor), Listo Welly Sabu (honorer Pemkab Bogor), Sentot Santosa (Direktur Utama PT Garinda Perkasa) dan Nana Supriatna (makelar tanah/swasta).

Sebelum ditetapkan tersangka, Listo Welly Sabu, Usep Jumenio, Sentot Santosa dan Nana Supriatna dibekuk dalam operasi tangkap tangan KPK di Rest Area Sentul, KM 35 Tol Jagorawi, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Selasa (16/4) petang. Dari tangan keempatnya KPK berhasil menyita uang Rp 800 juta yang diduga uang pelicin untuk meloloskan izin lokasi TPBU yang dimohon PT Garindo Perkasa.