Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Banyuwangi Usul Seleksi Kartu Prakerja Diserahkan ke Gubernur

Bupati Banyuwangi Usul Seleksi Kartu Prakerja Diserahkan ke Gubernur Bupati Anas Salurkan Paket Bantuan ke Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar seleksi penerimaan Kartu Prakerja diserahkan kepada gubernur di masing-masing provinsi, untuk kemudian didistribusikan ke kabupaten/kota secara proporsional. Hal itu karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi masing-masing daerah.

"Program pemerintah pusat Kartu Prakerja sangat bagus. Namun, memang ada kendala-kendala teknis, karena ini semua diatur lewat teknologi. Ada kemungkinan mereka yang tidak layak mendapat Kartu Prakerja malah dapat, sedangkan yang benar-benar butuh malah enggak dapat karena kendala teknologi," ujar Bupati Anas.

Pelibatan gubernur, lanjut Anas, penting karena data dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini bersifat dinamis. Ada warga yang dua pekan lalu, misalnya, masih berkecukupan secara ekonomi, kini bisa jadi sudah sangat kesulitan.

bupati anas salurkan paket bantuan ke pelaku pariwisata terdampak covid 19©2020 Merdeka.com

"Data-data dinamis di lapangan itu tidak terbaca lewat teknologi. Sistem online sepenuhnya sangat bagus ketika kondisi normal, tapi dalam situasi saat ini, perlu penilaian offline sesuai otoritas yang paham di daerah, dalam hal ini gubernur. Sistemnya tetap online, namun untuk seleksi penentuan bisa melibatkan gubernur, yang datanya dari bupati/walikota," ujar Anas.

"Gubernur saya kira bisa lebih memahami siapa-siapa di daerahnya yang layak dapat Kartu Prakerja," imbuh Anas.

Anas mencontohkan, Jawa Timur misalnya yang mendapat kuota sekian ratus ribu Kartu Prakerja, tinggal diserahkan ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengatur distribusinya ke 38 kabupaten/kota di provinsi tersebut secara proporsional.

Menurut Anas, dengan diserahkan ke gubernur, sekaligus juga bisa membantu pemerintah pusat untuk lebih menyederhanakan sistem seleksi. "Insya Allah akan lebih tepat sasaran. Sehingga program pemerintah pusat bisa sukses, kita bisa sama-sama mengantarkan masyarakat melewati situasi sulit ini dengan baik," papar ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Anas juga mencontohkan pengalaman Banyuwangi di gelombang pertama Kartu Prakerja. "Ada laporan, peserta yang lolos belum sesuai kriteria yang ditetapkan. Karena situasi dinamis di lapangan kan tidak terbaca di teknologi," ujar Anas.

Bagi daerah, lanjut Anas, dengan diserahkan ke gubernur, pendataan penerima bantuan sosial juga lebih cepat dilakukan. "Selama ini, di daerah kan kita belum tahu siapa saja yang nanti dapat Kartu Prakerja. Padahal kalau sudah dapat, tidak boleh menerima program lain. Akhirnya ada waktu saling tunggu. Dengan diserahkan ke gubernur, daerah bisa lebih cepat tahu orang per orang yang dapat, untuk kemudian yang tidak dapat bisa segera diintervensi bantuan sosial lainnya," paparnya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya
Bupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya Berkat Pengembangan Sektor Kelautan

Bupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya Berkat Pengembangan Sektor Kelautan

Bupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu

Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu

Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.

Baca Selengkapnya
Berkantor di Desa Bumiharjo, Bupati Ipuk Gali Berbagai Potensi Pertanian

Berkantor di Desa Bumiharjo, Bupati Ipuk Gali Berbagai Potensi Pertanian

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, kembali melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Pemungutan Suara Ulang Tepis Dugaan Pelanggaran Pemilu, Selanjutnya di MK

Bawaslu: Pemungutan Suara Ulang Tepis Dugaan Pelanggaran Pemilu, Selanjutnya di MK

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian dari upaya mencari kebenaran.

Baca Selengkapnya