Merdeka.com - Sedikitnya 3 orang terluka akibat lemparan batu dalam bentrok antar warga yang terjadi di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Sabtu (12/7) lalu. Sikap warga 2 desa Ehe dan Kahuku di pulau ini memang berbeda soal keberadaan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) perusahaan tambang biji besi asal China, itu.

Hal itu menyebabkan warga di dua desa kerap bentrok. Oleh sebab itu, puluhan aktivis peduli lingkungan hidup kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dalam orasinya mereka menuntut Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengusir PT MMP yang sementara melakukan eksplorasi di Pulau Bangka.

"Tiga orang terluka akibat bentrok warga yang terjadi Sabtu kemarin. Kehadiran PT MMP telah menyulut perang saudara di Pulau Bangka. Apakah hal ini akan dibiarkan terus," kata Aryanti, salah satu pendemo di kompleks Zero Point pusat Kota Manado, Senin (14/7) siang.

Mereka pun menyesalkan sikap Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dan Bupati Minahasa Utara Sompie Singal, yang melakukan pembiaran terhadap keberadaan PT MMP yang terus beroperasi. Tak hanya itu, kedua pejabat daerah ini dinilai tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan MA bernomor 291 K/TUN/2013 tertanggal 24 September 2013, dijelaskan Aryanti, menyebutkan pencabutan izin PT MMP dan melarang perusahaan tersebut beroperasi di pulau Bangka. Namun anehnya, hingga saat ini PT MMP masih terus melakukan kegiatan pertambangan di pulau yang hanya berpenduduk 2.700 jiwa ini.

"Kesabaran warga yang telah bertahun-tahun menunggu penyelesaian hukum atas PT MMP terus diusik dengan provokasi perusahaan tersebut yang terus melakukan aktivitas penimbunan kawasan tepian pantai di Pulau Bangka, pengiriman alat-alat berat PT MMP yang secara terus menerus, serta penebangan mangrove dan penambahan batu-batu  ke laut," ujarnya.

Lebih jauh, puluhan aktivis ini mendesak Kapolri, Kapolda Sulut dan Kapolres Minahasa Utara segera melakukan investigasi terhadap keterlibatan aparat kepolisian yang diduga membackup operasi PT MMP tersebut.

Keberadaan perusahaan asal China ini di Pulau Bangka telah banyak menuai penolakan dari berbagai elemen dan aktivis lingkungan hidup seperti Green Peace, AMMALTA, Elemen D, WALHI serta puluhan LSM dalam dan luar negeri.

Tak kurang-kurang, petisi juga pernah dikeluarkan penyanyi Kaka "Slank" melalui jejaring sosial yang intinya menolak PT MMP di Pulau yang hanya memiliki luas sekitar 4.700 hektare ini.