Merdeka.com - Kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang disusupi pesan radikal dan intoleran harus ditingkatkan. Terlebih jika terjadi kejadian besar yang cukup banyak menarik perhatian publik tanah air.

Kelompok radikal dan intoleran biasanya langsung muncul menebar propaganda dan menyusupkan ideologi transnasional untuk menarik simpatisan. Kita harus jeli dan cerdas menyikapi pihak tak bertanggung jawab ingin memecah belah bangsa.

"Jadi menurut saya membumikan Pancasila bagi anak bangsa ke dalam semua lapisan mutlak diperlukan," kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalsel, Aliansyah Mahadi dalam keterangannya, Kamis (2/9).

Selain itu, Aliansyah menilai pentingnya masyarakat untuk kembali memperkuat kearifan lokal. Kembali ke induk ajaran nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai benteng masuknya paham dan ideologi transnasional.

"Kearifan lokal ini sebenarnya benteng yang luar biasa bagi masuknya budaya-budaya luar, tapi dapat kita lihat sendiri kondisi saat ini sudah jauh sekali dari nilai dan ajaran tokoh-tokoh yang dahulu menjadi panutan kita," ungkapnya.

Apalagi, menurut pria akrab disapa Didit ini, banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga mudah terpengaruh dengan budaya maupun ideologi luar. Sehingga, katanya, cenderung meninggalkan kearifan lokal misalnya perkembangan teknologi yang dinilai menjadi pemicu para generasi muda sudah tidak berarti.

"Selain itu, masyarakat masih belum cermat dalam mengikuti perkembangan global dibandingkan dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki sehingga mudah tertipu oleh perkembangan yang terlihat nyata di hadapan," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda duduk satu meja sama memikirkan bagaimana agar kearifan lokal ini kembali bisa kita gali. Tidak hanya itu, Didit juga memandang perlunya penanaman kearifan lokal melalui lingkungan pendidikan.

"Tentunya sudah menjadi keharusan untuk menerapkan nilai kearifan lokal di semua lini. Kalau perlu dibuat semacam Peraturan Daerah (Perda) kan," tandasnya.