Merdeka.com - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya akan mulai merealisasikan program restorasi lahan gambut mulai bulan depan. Pada tahap awal, restorasi ini akan dilakukan di beberapa kabupaten di tiga provinsi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Siti usai menjadi pembicara dalam diskusi 'PascaKebakaran Lahan dan Hutan' di Hotel Arista Palembang.

Daerah yang dilakukan restorasi lahan gambut tersebut diantaranya, di Kabupaten Pulau Pisang (Kalimantan Tengah), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumsel), dan Kabupaten Meranti (Riau). "Direncanakan restorasi gambut bulan depan. Secara keseluruhan akan dilakukan, tapi tahap awal di beberapa daerah dulu," ungkap Siti.

Menurut dia, restorasi ini dilakukan karena belajar dari musibah kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi yang sulit dipadamkan karena mayoritas terjadi di lahan gambut. Kondisi ini diperparah dengan pengaruh cuaca yang ekstrem akibat Elnino.

Selain itu, program ini juga mengubah paradigma penanggulangan menjadi pencegahan. Terlebih di tahun ini, kebakaran hutan sangat dasyat, sehingga butuh pemulihan lahan yang lebih besar.

"Dari situasi sulit itu kita bertekad melakukan transformasi besar, perubahan yang dasyat dalam pengelolaan secara menyeluruh," pungkasnya.

Selain itu, dia juga akan membentuk satuan tugas (satgas) Forest Management Units atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Satgas ini difungsikan secara khusus melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun berikutnya.

Siti Nurbaya mengungkapkan, satgas KPH merupakan unit kerja pegelolaan hutan di tingkat lapangan dan akan segera diturunkan ke enam provinsi guna mengantisipasi terjadinya karhutla yang berulang.

"Satgas Forest Management atau KPH ini dibawah pemerintah provinsi, masuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan di enam provinsi," ungkapnya.

Menurut dia, satgas tersebut akan diisi oleh orang-orang yang profesional dalam mengatasi permasalahan hutan dan lingkungan. KPH akan dibagi sesuai kawasan hutan yang akan dimonitor, seperti KPH hutan produksi, KPH hutan lindung dan lainnya.

Landasan hukum kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tidak ada lagi kewenangan hutan di daerah, kecuali hutan taman raya. "Minggu ini sudah langsung diturunkan, saya akan mulai rancang dokumen minta Dirjen selesaikan," kata dia.

Menteri Siti menambahkan, dirinya enggan menyalahkan pihak manapun dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, musibah ini karena ada sistem kerja yang belum utuh dan rapi. "Pemerintah pusat harus berkaca juga. Kita akan lebih ketat soal KPH. Jika terjadi lagi kebakaran, nanti diperbaiki sistem kerja KPH, ditambah peralatan, personel dan harus mengajak masyarakat," ujarnya.

"Buat saya kalau ada pengaturan pengadaan kelembangaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bareng-bareng. Desentralisai berhasil jika proses mengalir secara bebas, bebas, personel dan uang. Tidak boleh seret, nyangkut atau tutup-tutupan," tutupnya.