Buku siswa SD bahas alat kelamin hebohkan Batam

Merdeka.com - Kasus Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diperuntukan bagi siswa kelas V SD membuat heboh Kota Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya, buku itu memuat sejumlah materi yang dinilai mengandung pornografi.

"Saya sudah lihat bukunya, dan buku itu benar-benar tidak layak dibaca anak SD," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, seperti dikutip Antara, di Batam, Minggu (30/9).

Pada Bab tentang Alat Reproduksi di halaman 38, menurutnya, ditemukan banyak kata-kata yang sepatutnya tidak dipelajari pada siswa SD.

"Beberapa kata-kata yang disebutkan, seperti alat kelamin pada pria dan wanita. Kemudian pada soal-soalnya juga banyak kalimat-kalimat yang terkesan jorok," kata Udin.

Dia mengatakan, bahasa yang disusun juga sangat tidak etis dan justru mengarah ke hal negatif. Tidak sekedar pendidikan seksual. Menurut Sihaloho, buku itu membuat siswa berpikir pragmatis.

"Tidak merangsang otak siswa, tapi membuat siswa pragmatis," kata dia.

Ia meminta Dinas Pendidikan mencabut izin penjualan LKS karena dianggap menjerumuskan siswa.

"Tidak sepantasnya, siswa kelas V, disuguhi pendidikan seks dengan materi alat reproduksi," kata dia.

Terpisah, orang tua siswa SD 013 Sagulung yang enggan disebutkan namanya menunjukkan LKS itu. Menurut dia, buku itu memang tidak layak dibaca anak SD.

"Seperti tulisan ini, 'cucilah bagian luar alat kelaminmu. Khusus perempuan, setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang," kata dia bercerita.

Selain itu, buku Ajar, Acuan Pengayaan, Penjasorkes, untuk Kelas V, Semester 1 itu juga memuat materi pembelajaran alat reproduksi laki-laki dan perempuan memuat pertanyaan-pertanyaan soal yang dianggap melenceng, seperti: 'Hubungan seksual boleh dilakukan setelah melaksanakan?'.

Menurut dia, bahasa dan materi buku itu belum layak diterima siswa kelas V. Ia mengatakan, pihak sekolah memang langsung menarik kembali buku itu, begitu tahu banyak orang tua yang protes.

"Bukunya sudah ditarik, tapi kami harus membayar Rp 5 ribu untuk penggantian. Kami minta Dinas Pendidikan bertindak," kata dia.