Merdeka.com - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan memberi sanksi demosi selama 1 tahun terhadap mantan Eks Banit Den A Ropaminal Divpopam Polri, Briptu Sigid Mukti Hanggono buntut kasus pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

"Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri," ujar Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Selasa (20/9).

Sanksi itu diberikan berdasarkan hasil sidang Polri yang digelar Senin (19/9) kemarin. Briptu Sigid telah menjalani pemeriksaan selama 7 jam dengan total 5 saksi yang dihadirkan.

Para saksi yang dihadirkan dalam sidang, yakni Kombes Pol Agus Nurpatria, AKP Idham Fadilah, Iptu Hardista Pramana Tampubolon, Iptu Januar Arifin dan Aiptu SA.

"Adapun wujud perbuatan ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Sedangkan pasal yang dilanggar adalah Pasal 5 Ayat 1 huruf C, Pasal 6 Ayat 2 huruf b, Pasal 10 Ayat 1 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri," jelas Nurul.

Selain disanksi demosi, Nurul melanjutkan, Briptu Sigid juga dikenakan sanksi minta maaf secara lisan dan tertulis. Dia juga mesti mengikuti pembinaan selama 1 bulan.

"Kewajiban pelanggar mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan," ungkap Nurul.

Daftar Pelanggar Etik

Nama Briptu Sigid sebelumnya sempat masuk dalam 24 personel yang dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia dengan nomor ST/1751/VIII/KEP./2022 tertanggal 23 Agustus 2022.

Adapun sejauh ini di luar pelanggaran Obstruction Of Justice (OOJ) telah ada total tujuh yang disanksi etik yakni Briptu Sigid Mukti Hanggono; AKBP Jerry Raymond Siagian disanksi PTDH dengan dilanjuti upaya banding.

Lalu, Brigpol Frillyan Fitri Rosadi menerima sanksi demosi 2 tahun; AKP Dyah Chandrawati demosi satu tahun; AKBP H. Pujiyarto ditempatkan di patsus selama 28 hari; Bharada Sadam, demosi 1 tahun; dan Briptu Firman Dwi Ariyanto, sanksi administratif berupa demosi selama satu tahun.

Sementara untuk sanksi pelanggaran Obstruction Of Justice, Irjen Ferdy Sambo telah dinyatakan dipecat usai upaya bandingnya ditolak Majelis KKEP pada Senin (20/9).

Sedangkan untuk banding atas putusan PTDH lainnya yang masih dalam proses yakni; Kombes Pol Agus Nur Patria; Kompol Chuck Putranto; dan Kompol Baikuni Wibowo PS.

Lebih lanjut untuk tiga pelanggar Obstruction Of Justice yang masih menunggu persidangan di antaranya; Brigjen Pol Hendra Kurniawan Karopaminal Polri; AKBP Arif Rahman Arifin wakaden B Ropaminal Propam Polri; serta AKBP Arif Rahman Arifin wakaden B Ropaminal Propam Polri.