BPK temukan penyimpangan penyelenggaraan UN Rp 14 miliar
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2012 dan 2013. Kerugian itu termasuk adanya penyimpangan dalam proses lelang percetakan dan pendistribusian bahan UN yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sekitar Rp 14 miliar.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, penyimpangan yang dilakukan BSNP dalam proses lelang tahun 2013 mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 6.348.870.563 dan proses lelang tahun 2012 mengakibatkan negara merugi hingga Rp 8.155.886.744.
"Sehubungan dengan permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi atas UN melalui penyelenggara UN tingkat pusat," jelas Rizal Djalil, Kamis (19/9).
Sementara dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013, juga ada kerugian keuangan negara. Nilainya sebesar Rp 2.665.361.081, yaitu pemotongan belanja Rp 888.600.000 dan kegiatan fiktif dan mark up sebesar Rp 1.776.761.081.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga menemukan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, terutama kelemahan penyelenggara UN dalam mengantisipasi pengaruh perubahan varian soal dari 5 varian di tahun 2012 menjadi 20 varian di 2013.
Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Sjafrudin Mosii merekomendasikan agar temuan kerugian negara tersebut dipublikasikan. "Rekomendasi kita temukan ada kerugian. Kerugian harus dipublishkan. Temuan ini juga sudah ditangani penegak hukum bisa kepolisian, KPK, atau kejaksaan," jelas dia.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar
KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya