Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK temukan penyimpangan penyelenggaraan UN Rp 14 miliar

BPK temukan penyimpangan penyelenggaraan UN Rp 14 miliar Ujian Nasional. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2012 dan 2013. Kerugian itu termasuk adanya penyimpangan dalam proses lelang percetakan dan pendistribusian bahan UN yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sekitar Rp 14 miliar.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, penyimpangan yang dilakukan BSNP dalam proses lelang tahun 2013 mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 6.348.870.563 dan proses lelang tahun 2012 mengakibatkan negara merugi hingga Rp 8.155.886.744.

"Sehubungan dengan permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi atas UN melalui penyelenggara UN tingkat pusat," jelas Rizal Djalil, Kamis (19/9).

Sementara dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013, juga ada kerugian keuangan negara. Nilainya sebesar Rp 2.665.361.081, yaitu pemotongan belanja Rp 888.600.000 dan kegiatan fiktif dan mark up sebesar Rp 1.776.761.081.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga menemukan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, terutama kelemahan penyelenggara UN dalam mengantisipasi pengaruh perubahan varian soal dari 5 varian di tahun 2012 menjadi 20 varian di 2013.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Sjafrudin Mosii merekomendasikan agar temuan kerugian negara tersebut dipublikasikan. "Rekomendasi kita temukan ada kerugian. Kerugian harus dipublishkan. Temuan ini juga sudah ditangani penegak hukum bisa kepolisian, KPK, atau kejaksaan," jelas dia.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya