Merdeka.com - Ada yang menarik saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara membeber permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013, Selasa (9/9) sore tadi. Dalam beberapa item permasalahan dari pos belanja pegawai, ada catatan terdapat pegawai yang sudah meninggal dan pensiun masih dibayarkan gajinya.

"Dibayar ke ahli warisnya. Enggak mungkin dibawa ke kuburannya. Gak ada yang mau. Kalian juga pasti enggak mau kan?" tutur Kepala Perwakilan Andi K Lologau sambil berseloroh saat menjawab pertanyaan wartawan soal mekanisme pembayaran gaji pegawai tersebut.

Dirinya enggan memberi keterangan rinci pegawai yang dimaksud dan di mana tempat ia bekerja. Di hadapan puluhan wartawan yang mengikuti media workshop 'Paparan hasil BPK atas LKPD tahun anggaran 2013' bertempat di gedung BPK Perwakilan Sulut, Andi menjelaskan kelemahan sistim pengendalian pelaksanaan pendapatan dan belanja.

Di dalamnya terdapat perencanaan kegiatan yang tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara, daerah, perusahaan yang tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, serta pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.

"Terdapat penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan yang berakibat hilangnya potensi penerimaan dan pendapatan," ungkap dia.

Selain itu, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat atau belum dilakukan, menurutnya, berakibat pada meningkatnya biaya serta belanja.