Merdeka.com - Proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh PT Pelindo II melibatkan RJ Lino selaku direktur utamanya, tengah menjadi sorotan tajam pejabat nasional. Ada dugaan beking RJ Lino begitu kuat melindungi pelbagai proyek.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di Jakarta, Senin (16/11). Benang kusut Pelindo II ini disebutkannya ada pihak lebih besar berperan dalam pusaran ini.

"Ini masalahnya bukan hanya RJ Lino, tapi ada pihak-pihak yang lebih besar di belakangnya," kata Rizal. Tudingan itu dia ungkapkan di depan Pimpinan Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka dan Aziz Syamsudin.

Di tempat sama, anggota BPK lainnya, Achsanul Qosasi menegaskan, pihaknya akan melakukan audit khusus kepada Pelindo II. Pihaknya mengklaim telah dapat 20 temuan, termasuk masalah sumber dana proyek Kalibaru di Tanjung Priok.

"Dari 20 temuan, 6 kita temukan terkait Kalibaru (New Priok). Cuma memang (dalam audit) itu kita enggak bahas sumber dananya. Itu tidak kita bahas. Karena dari BUMN biasa berhutang. Kalau nanti, teman-teman parlemen meminta audit khusus, mungkin akan kita lakukan," ujar Qosasi.

Tak hanya perluasan lokasi proyek, Qoasasi menegaskan, pihaknya juga akan melakukan audit investigasi terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hong Kong, Hutchinson Port Holdings (HPH).

"Kita juga melakukan analisa ekonomis. Apakah perpanjangan tersebut menguntungkan rakyat atau tidak. Nanti BPK akan menyampaikan mana hal yang wajar, mana yang tidak," tegasnya.

Dalam rapat Pansus Pelindo akhir Oktober lalu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli diminta ungkap beking RJ Lino. Sebagai sosok dikenal blak-blakan, dia memastikan RJ Lino ada "pelindungnya".

"Pasti ada bekingnya. Dia (Lino) sampai berani melakukan pembangkangan. Siapa yang dia (Lino) telepon saat penggeledahan? Siapa yang jauh-jauh telepon Kabareskrim (Komjen Budi Waseso) dari Korea?" ujar Rizal.

Sosok dari Korea penelpon RJ Lino disebut-sebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK. Indikasinya, saat itu JK tengah lakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan pada Agustus lalu. Dia bahkan mengaku menelepon Kabareskrim Polri saat itu, Budi Waseso, terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.