Merdeka.com - Penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung atau Kepolisian, ditantang mengungkap dugaan korupsi di APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Hal ini menyusul adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur terhadap proyek pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan barang dan jasa Kelurahan Timbau, Tenggarong.

Menurut pakar hukum pidana, Margarito Kamis, sebelum penegak hukum menelusuri dugaan tersebut, ada baiknya BPK Provinsi Kaltim mendesak Pemkab Kukar untuk menjalankan rekomendasinya.

"Harus ada pemeriksaan, kita mesti tunggu BPK menagih temuan yang merekomendasikan kepada Bupati," kata Margarito, saat dihubungi, Selasa (26/7).

Jika rekomendasi itu tidak dijalan, Pemkab Kukar dinilai sama saja telah melanggar Undang-Undang (UU) baik tentang BPK ataupun ihwal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara.

"(Sesuai) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan tanggung jawab, betapa pun amburadul (pengelolaan keuangan daerah), pasti ada instrumen mengembalikan," jelasnya.

Setelah itu, sambung Margarito, barulah penegak hukum yang bergerak. Sebab, dalam audit BPK Provinsi Kaltim itu, tak hanya satu proyek yang terindikasi melanggar aturan hukum yang berlaku.

"Lain soal kalau tahun jamak itu ada di anggaran di APBD tapi proyeknya enggak ada. Sekarang harus ditelusuri," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam audit BPK Provinsi Kaltim, Pemkab Kukar disebut tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan barang atau jasa di Kelurahan Timbau, Tenggarong.

Berdasarkan audit tersebut, ketiadaan pengawasan dari pihak Pemkab yang dipimpin Bupati Rita Widyasari ini membuat proses pengerjaan proyek senilai Rp 390 miliar itu menjadi amburadul.

"Tidak adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Pemkab Kukar (terhadap pengerjaan proyek pusat perkantoran dan perdagangan barang atau jasa)," demikian tertulis dalam Hasil Laporan Pemeriksaan BPK Provinsi Kaltim.

Bupati Rita juga disebut tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemkab dengan pihak kontraktor yakni PT Citra Gading Asritama.

"Setelah perjanjian terbentuk, belum ada Keputusan Bupati yang menunjuk pihak-pihak yang menjadi bagian dari pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi. Bupati hanya meminta kepada Bappeda untuk mengawasi dan memantau perkmebangan pembangunan," demikan termaktub dalam LHP BPK Provinsi Kaltim.

"Sampai dengan pemeriksaan berlangsung (6 Mei 2015 atau 28 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian) belum ada satu pun laporan hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan kepada Pemkab," jelas BPK.