Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan audit lingkungan hidup, praktik pertambangan di Indonesia saat ini banyak terjadi pelanggaran. Maka dari itu BPK berencana melaporkan 15 perusahaan tambang ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, mengatakan pelanggaran oleh 15 perusahaan tambang ini memiliki indikasi pidana. Oleh karena itulah pihaknya akan melaporkan kepada Bareskrim Polri.

Namun sayangnya, Ali belum mau mengungkapkan siapa saja perusahaan itu dan berapa kerugiannya untuk negara. "Karena saya lapor ini ke Bareskrim, berarti ada kerugian negara. Itu saja," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/2).

Ali melanjutkan BPK menemukan praktik pengerusakan lingkungan meliputi penggunaan lahan tanpa izin, tumpang tindih izin lahan, penyerobotan hutan lindung, dan lain sebagainya. Ali mencontohkan satu perusahaan mendapat izin untuk mengelola beberapa hektare lahan namun kenyataannya dia menggeser patok dan memanfaatkan lahan lebih besar dari izin.

Kelima belas perusahaan tambang seluruhnya merupakan perusahaan milik lokal dengan ukuran usaha menengah hingga besar dan tersebar di seluruh daerah seperti di Kalimantan dan Papua.

"Selasa besok (26/2) saya kira-kira jam tiga saya serahkan hasil audit 15 perusahaan itu ke Bareskrim. Ini hasil audit perusahaan semester I 2012," tuturnya.