Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPJS Tunggak Rp21 Miliar, Operasional RSUD dr Sayidiman Magetan Terancam Terganggu

BPJS Tunggak Rp21 Miliar, Operasional RSUD dr Sayidiman Magetan Terancam Terganggu BPJS Tunggak 21 Miliar ke RSUD dr Sayidiman. ©2019 Merdeka.com/Erwin Yohanes

Merdeka.com - BPJS Kesehatan cabang Madiun masih mempunyai tunggakan sebesar Rp21 miliar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sayidiman, Kabupaten Magetan. Tunggakan puluhan miliar itu merupakan tagihan mulai bulan Juni hingga September.

"Memang tunggakan masih banyak. Dari Juni, Juli, Agustus sampai September yang ditunggak sampai Rp21 miliar," kata Kasie Pelayanan RSUD dr Sayidiman Magetan, Muhammad Jamal, Rabu (30/10).

Dia mengatakan, sebelum-sebelumnya BPJS selalu lancar dalam membayar. Walaupun terlambat, biasanya dibayar secara triwulanan. Menurutnya, syarat mengklaim tanggungan BPJS sudah diserahkan oleh pihak RSUD dr Sayidiman.

"Berita acara, sudah. Semua sudah memenuhi, tapi belum tahu cair kapan. Tiap diinformasikan, sudah bisa menampung, terus disampaikan ke pusat," terangnya.

Jamal mengungkapkan, jika klaim pembayaran BPJS terlambat otomatis berpengaruh terhadap pelayanan. Karena pihak rumah sakit harus memakai uang operasional terlebih dahulu.

"Ya saat ini belum nampak pengaruhnya. Entah kalau 2 bulan ke depan jika BPJS masih saja menunggak akan berdampak," terangnya.

Jamal menyebutkan, karena keterlambatan itu, pihak RSUD dr Sayidiman khawatir kalau pembelian itu obat, pembayaran listrik dan air berpengaruh. "Dan hampir 90 persen akan berpengaruh," tegasnya.

Sementara Kabid Keuangan RSUD Sayidiman Kusni Raharjo Slamet mengatakan jika data dari pengguna BPJS dari persentasi 70 persen itu menggunakan BPJS. Sedangkan sisanya adalah pasien umum.

"Artinya 70 persen itu sangat vital. Karena kami harus menalangi biaya pengobatan. Baik yang rawat jalan dan rawat inap," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Magetan, Bambang Nyoto Saputro enggan menjawab soal tunggakan tersebut. Ia beralasan, hal itu kewenangan dari BPJS yang ada di Madiun.

"Sebaiknya memang yang menjawab itu memang BPJS Madiun. Kalau mau tanya-tanya ke saya, ya kurang pas. Saya tidak boleh menjawab, di Madiun itu ada bidang komunikasi dan penyampaian masalah. Itu satu karisidenen, kalau di Magetan divisi Magetan tidak ada keluhan atau klaim terkait itu," pungkasnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beras dan Rokok Jadi Komoditas Pengeluaran Terbesar Warga Jakarta

Beras dan Rokok Jadi Komoditas Pengeluaran Terbesar Warga Jakarta

Berdasarkan data BPS mencatat beras dan rokok sebagai pengeluaran terbesar dalam rumah tangga.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Ramai Isu Pemprov DKI Cabut KJMU, Begini Penjelasan Heru Budi

Ramai Isu Pemprov DKI Cabut KJMU, Begini Penjelasan Heru Budi

Bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.

Baca Selengkapnya
Penumpang TransJakarta Tembus 30,93 Juta Sepanjang Januari 2024

Penumpang TransJakarta Tembus 30,93 Juta Sepanjang Januari 2024

BPS DKI Jakarta mencatat penumpang TransJakarta mencapai 30,93 juta orang di Januari 2024

Baca Selengkapnya
Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Sejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.

Baca Selengkapnya
Hanya Butuh 2-3 Jam per Hari, Pemuda Sidoarjo Raup Omzet Ratusan Juta per Bulan dari Bisnis Sampingan

Hanya Butuh 2-3 Jam per Hari, Pemuda Sidoarjo Raup Omzet Ratusan Juta per Bulan dari Bisnis Sampingan

Ia memulai bisnisnya saat pandemi ketika pekerjaan utamanya terdampak.

Baca Selengkapnya
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang

Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang

Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.

Baca Selengkapnya