Bos PT MKS ngaku ditagih Fuad Amin soal duit suap via telepon
Merdeka.com - Direktur HRD PT MKS, Antonius Bambang memerintahkan Manajer Keuangan Andiani Ningsiah untuk menyiapkan sejumlah uang untuk orang yang berasal dari Bangkalan. Uang tersebut ternyata untuk menyuap Bupati Bangkalan nonaktif Fuad Amin Imron terkait perizinan proyek.
"Pak Bambang meminta uang dari Rp 200 sampai Rp 700 juta. Dia hanya menjelaskan uang untuk orang Bangkalan Madura," kata Manajer Keuangan PT MKS Andiani Ningsiah saat bersaksi di Tipikor, Rabu (28/5).
Pada 2014, pencatatan keuangan PT MKS tertulis keuangan masuk untuk orang yang berada di Bangkalan. Pada Februari 2014 ada uang keluar Rp 400 juta, Maret 2014 tertulis Rp 700 juta dan Oktober 2014 sejumlah Rp 700 juta.
Andiani hanya mengerjakan perintah Antonius Bambang tanpa mengetahui uang tersebut untuk siapa. Ia pun menyiapkan cek, mencairkan uang, melakukan catatan dan mentransfer kepada orang yang dituju Bambang tapi tidak menjelaskan kalau itu Bupati Bangkalan.
Dalam pemeriksaan barang bukti, penuntut umum memperdengarkan rekaman telepon antara Antonius dan Tati Rahayu (kasir PT MKS)
"Ada Bu Ani tidak? Bilang ke dia untuk mengurus uang. Aku ditagih bupati bangkalan Rp 700 juta, dia telepon terus minta uang," kata Direktur HRD PT MKS Antonius Bambang dalam bukti rekaman telepon dengan Tati Rahayu yang juga bawahan Manajer Keuangan PT MKS, Andiani Ningsih.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaAzis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaAhli waris anggota KPPS baru akan menerima uang santunan setelah 40 hari kerja setelah pengajuan dilakukan.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya