Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos PT MKS ngaku ditagih Fuad Amin soal duit suap via telepon

Bos PT MKS ngaku ditagih Fuad Amin soal duit suap via telepon Sidang Antonius Bambang Djatmiko. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Direktur HRD PT MKS, Antonius Bambang memerintahkan Manajer Keuangan Andiani Ningsiah untuk menyiapkan sejumlah uang untuk orang yang berasal dari Bangkalan. Uang tersebut ternyata untuk menyuap Bupati Bangkalan nonaktif Fuad Amin Imron terkait perizinan proyek.

"Pak Bambang meminta uang dari Rp 200 sampai Rp 700 juta. Dia hanya menjelaskan uang untuk orang Bangkalan Madura," kata Manajer Keuangan PT MKS Andiani Ningsiah saat bersaksi di Tipikor, Rabu (28/5).

Pada 2014, pencatatan keuangan PT MKS tertulis keuangan masuk untuk orang yang berada di Bangkalan. Pada Februari 2014 ada uang keluar Rp 400 juta, Maret 2014 tertulis Rp 700 juta dan Oktober 2014 sejumlah Rp 700 juta.

Andiani hanya mengerjakan perintah Antonius Bambang tanpa mengetahui uang tersebut untuk siapa. Ia pun menyiapkan cek, mencairkan uang, melakukan catatan dan mentransfer kepada orang yang dituju Bambang tapi tidak menjelaskan kalau itu Bupati Bangkalan.

Dalam pemeriksaan barang bukti, penuntut umum memperdengarkan rekaman telepon antara Antonius dan Tati Rahayu (kasir PT MKS)

"Ada Bu Ani tidak? Bilang ke dia untuk mengurus uang. Aku ditagih bupati bangkalan Rp 700 juta, dia telepon terus minta uang," kata Direktur HRD PT MKS Antonius Bambang dalam bukti rekaman telepon dengan Tati Rahayu yang juga bawahan Manajer Keuangan PT MKS, Andiani Ningsih.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK

Gus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Petugas KPPS Meninggal Dunia Dapat Santunan Rp36 Juta dari KPU
Petugas KPPS Meninggal Dunia Dapat Santunan Rp36 Juta dari KPU

Ahli waris anggota KPPS baru akan menerima uang santunan setelah 40 hari kerja setelah pengajuan dilakukan.

Baca Selengkapnya
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya