Boikot pilpres, warga Gang Dolly tolak pendirian TPS

Merdeka.com - Warga Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, benar-benar akan membuktikan ancamannya di Pilpres 9 Juli besok. Pasca-deklarasi penutupan lokalisasi oleh Pemkot Surabaya pada 18 Juni lalu, warga di lima RW, Kelurahan Putata Jaya akan memboikot Pilpres yang digelar Rabu besok.

Lima Ketua RW menyatakan menolak wilayahnya didirikan tempat pemungutan suara (TPS) adalah Ketua RW III Tjukup, kemudian Mulyono (Ketua RW VI), Kamsir YS (Ketua RW X), Sutohari (Ketua RW XI) dan Ngadiman (Ketua RW XII),

Di RW XI misalnya, karena warga menolak pendirian TPS di wilayahnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpaksa memindahkan TPS 67 di wilayah RW XI, ke Pos Balai Keamanan.

Ketua PPS Kelurahan Putat jaya, Muhamad mengatakan, penolakan warga karena sebagian warga benar-benar merasakan dampak luar biasa akibat penutupan Dolly oleh Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, pihak PPS tetap menyebarkan formulir C6 ke seluruh warga di Kelurahan Putat Jaya, yang Daftara Pemilih Tetap (DPT)-nya, total berjumlah 33.994 pemilih.

Sedangkan untuk jumlah TPSnya, ada 96 TPS yang 26 di antaranya berada di kawasan lokalisasi Gang Dolly dan Jarak.

"Jadi ada beberapa TPS yang ditolak warga, tepatnya di wilayah Gang Dolly dan Jarak. Karena ditolak, terpaksa kita pindah. Mereka itu warga yang terdampak penutupan lokalisasi," terang Muhamad di Surabaya, Selasa malam (8/7).

Di 26 TPS yang berada di kawasan lokalisasi tersebut, menjadi titik rawan. Bahkan di lokasi tersebut, pengamanannya dilakukan berbeda dari TPS-TPS yang tergolong aman.

Di TPS kategori rawan (TPS di Gang Dolly dan Jarak) akan dijaga seorang polisi dan dua personel Linmas. Sementara untuk TPS kategori aman, lima TPS dijaga dua polisi dan 10 anggota Linmas.

Kondisi rawan di Gang Dolly dan Jarak ini, juga dibenarkan KPU Kota Surabaya. "Totalnya di Kelurahan Putat Jaya ada sebanyak 96 TPS yang harus didirikan untuk keperluan Pilpres, Rabu besok. Sebagian di antaranya berlokasi di lokalisasi Dolly dan Jarak," kata Komisioner KPU, Nur Samsi.

Terkait seruan golput dari warga di lokalisasi terbesar se Asian Tenggara itu, menurut Nur Samsi, memang hak politik warga sekitar sebagai warga negara. "Tapi TPS harus tetap didirikan. Tugas kami (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu, tetap harus melaksanakan itu. Pilpres harus tetap berjalan," tegasnya.

Nur Samsi menyebut, sejumlah TPS yang didirikan di Dolly dan Jarak, ada tiga TPS yang harus digeser sekitar 100 meter dari tempat semula, yang pada tahun-tahun sebelumnya, biasa didirikan TPS. Alasan perubahan lokasi pendirian TPS ini, demi keamanan.

"Tiga TPS yang harus digeser ini, semuanya berlokasi di Jalan Jarak. Kami harus mengalah dengan cara menggesernya ke tempat yang lebih aman," ungkapnya.

Terkait tiga TPS yang dinilainya rawan ini, Nur Samsi mengaku tidak ada pengamanan khusus dalam penyelenggaraan Pilpres yang akan dilangsungkan hari ini.

"Kalau soal keamanan, sudah menjadi kewajiban kita (KPU) dan aparat keamanan. Tidak ada penambahan personel keamanan di tiga TPS ini. Kita sendiri memaklumi. di wilayah itu (Dolly dan Jarak) masih terjadi gejolak pasca-deklarasi penutupan oleh Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu," pungkasnya.