Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Boediono minta Ombudsman RI ikut berantas korupsi di birokrasi

Boediono minta Ombudsman RI ikut berantas korupsi di birokrasi Boediono. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono hari ini membuka acara Rapat Koordinasi antara Ombudsman RI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Boediono, rapat koordinasi ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena semakin berkembang zaman semakin banyak tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara.

"Ombudsman harus kita manfaatkan, dalam arti yang baik, untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan," kata Boediono di Auditorium Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12).

Boediono pun berharap dengan kerja sama Ombudsman dan berbagai elemen, lembaga negara ini bisa memberantas korupsi atau setidaknya mengurangi korupsi di negara ini dan penyalahgunaan wewenang.

"Kasus-kasus pengaduan dari masyarakat harus di follow up, harus dituntaskan, hal itu akan bisa membangun sistem reformasi birokrasi," ujarnya.

Selain itu, mantan gubernur BI ini meminta Ombudsman memonitoring perbaikan tata kerja dari berbagai instansi negara dalam mengeluarkan peraturan yang mempunyai dampak luas terhadap publik.

"Dari segi biaya harus diukur dan biaya itu harus diefisienkan," imbuhnya.

Boediono pada kesempatan kali ini kembali mengingatkan pada semua lembaga yang ada di Indonesia untuk membuat satu tempat khusus yang fungsinya menampung keluhan dan kritikan masyarakat terkait pelayanan dari lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian lembaga pelayanan publik tersebut bisa introspeksi dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi

Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi

Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya