Boediono minta Ombudsman RI ikut berantas korupsi di birokrasi
Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono hari ini membuka acara Rapat Koordinasi antara Ombudsman RI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Boediono, rapat koordinasi ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena semakin berkembang zaman semakin banyak tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara.
"Ombudsman harus kita manfaatkan, dalam arti yang baik, untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan," kata Boediono di Auditorium Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12).
Boediono pun berharap dengan kerja sama Ombudsman dan berbagai elemen, lembaga negara ini bisa memberantas korupsi atau setidaknya mengurangi korupsi di negara ini dan penyalahgunaan wewenang.
"Kasus-kasus pengaduan dari masyarakat harus di follow up, harus dituntaskan, hal itu akan bisa membangun sistem reformasi birokrasi," ujarnya.
Selain itu, mantan gubernur BI ini meminta Ombudsman memonitoring perbaikan tata kerja dari berbagai instansi negara dalam mengeluarkan peraturan yang mempunyai dampak luas terhadap publik.
"Dari segi biaya harus diukur dan biaya itu harus diefisienkan," imbuhnya.
Boediono pada kesempatan kali ini kembali mengingatkan pada semua lembaga yang ada di Indonesia untuk membuat satu tempat khusus yang fungsinya menampung keluhan dan kritikan masyarakat terkait pelayanan dari lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian lembaga pelayanan publik tersebut bisa introspeksi dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaFakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca Selengkapnya