Merdeka.com - Maraknya paham radikal di Indonesia terutama kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), mengharuskan Indonesia memiliki payung hukum. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menilai, kasus 16 WNI yang ditangkap di Turki saat hendak menyeberang ke Suriah, seolah membuktikan bahwa payung hukum terkait paham radikal di Indonesia masih lemah.

"Yang jelas di Indonesia ini harus ada hukum yang pasti terhadap mereka yang berideologi seperti itu," kata Direktur Pembinaan kemampuan BNPT Rudy Sufahriadi di sela acara Deklarasi Penolakan ISIS di Gedung Bhayangkara, Bandung, Kamis (9/4).

Keberadaan aturan hukum ihwal kelompok garis keras punya arti penting. Sebab saat ini jika ada seseorang yang diindikasikan bergabung dalam satu kelompok yang bertentangan dengan ajaran Islam, kerap berujung ketidakjelasan. Pemerintah seolah bingung menindaklanjutinya.

Jika tidak ada aturan hukum, maka akan sangat sulit membendung pergerakan ISIS. Para penegak hukum juga tidak bisa bertindak tegas kepada para anggota ISIS.

"Mereka di sana sudah bunuhin orang dan bisa bikin bom, begitu pulang ke sini eh kita cuma bisa bilang jangan nakal. Cuma bisa gitu saja, padahal kita sudah setengah mati," ucapnya.

Dia berharap pemerintah dan DPR selaku pemangku kebijakan bisa mempertimbangkan payung hukum ini. Sebab BNPT sendiri saat ini hanya sebatas menyampaikan usulan saja.

"Semoga dengan begini, pemerintah bisa merealisasikan. Kita sedang menuju ke arah sana," jelasnya.

Saat disinggung jumlah orang Indonesia yang tergabung dalam ISIS, dia mengaku tidak bisa menyebutkan angka pasti. Lagi-lagi, karena payung hukum yang lemah itu sendiri membuat pergerakan mereka susah teridentifikasi.

"Engga ada angka yang pasti, ada yang bilang 200 orang, ada yang bilang 500 orang tapi itu cuma bisa perkiraan saja," jelasnya.

Di lokasi sama, Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) Hasyim Muzadi menyatakan hal serupa, ihwal lemahnya payung hukum tentang kelompok garis keras di Indonesia. Padahal untuk memberantas pergerakan ISIS harus ada penanganan hulu sampai hilir.

"Payung hukum dibutuhkan untuk menangkal terorisme itu. Kasihan kalau nunggu bom dulu baru bertindak kan?" terang Hasyim.