Merdeka.com - Dalam penentuan pasca-penyidikan terkait kasus narkoba kerap membingungkan. Hal tersebut terjadi lantaran ada kesimpangsiuran definisi antara pecandu dengan penyalahguna. Padahal sejauh ini di Indonesia tidak ada hukuman yang dapat menjerat pecandu narkoba.

"Undang-undang kita menggunakan terminologi yang membingungkan masyarakat. Penyalahguna itu pengguna yang tidak pake resep dokter. Yang legal namanya pengguna sedangkan yang tidak legal penyalahguna," ujar Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5).

Seharusnya bagi BNN, selama penyidikan tidak dilakukan assessment kadar ketergantungannya. Dengan demikian, akan mudah diketahui level ketergantungan seseorang. "Apabila menangkap penyalahguna dengan bukti tertentu harus segera di-assessment agar muncul pecandunya," kata Anang.

Di sisi lain tak ada hukuman pidana yang bisa menjerat korban atau pengguna narkoba. Sejauh ini yang mencakup hukum di Indonesia hanya menjerat penyalahguna narkoba saja.

"Pecandu wajib direhabilitasi sedangkan penyalahguna wajib dijerat hukum," ungkap Anang.

Anang juga menyayangkan jika selama ini assessment atau pernyataan terpadu tidak oleh para penegak hukum. Seharusnya dari assessment tersebut putusan hakim bisa dikategorikan menjadi tiga yaitu, dijerat hukuman penjara, rehabilitasi, dan hukuman ringan.