Merdeka.com - Pemblokiran 19 situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berbuntut panjang. Pasalnya, para pengelola dan jajaran redaksi situs Islam tersebut mengadu ke Komisi I DPR, kemarin.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya itu, para pengelola dan jajaran redaksi situs Islam yang dblokir mengadu atas sikap pemerintah yang dinilainya memberangus kebebasan berekspresi tersebut.

Apalagi, menurut mereka, pemerintah tak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan pemblokiran. "Ya ini ibarat kalau orang kerja enggak ada SP-1 dan SP-2 jadi main pecat-pecat saja," kata Dewan Redaksi voa-islam.com, Aendra Medita, di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Sementara, Ketua Badan Pengurus Pusat HAM Islam (PUSHAMI) Muhammad Hariadi Nasution menilai sikap pemerintah adalah upaya memberangus ajaran dakwah melalui media online. Mereka juga siap melakukan perlawanan atas pemblokiran tersebut.

"Jadi media Islam ingin diberangus, tujuannya menghilangkan dakwah di muka bumi, ingin meredupkan cahaya Allah. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan lawan," katanya di tempat yang sama.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya menilai, pemerintah terburu-buru melakukan pemblokiran. Menurut politikus Golkar ini, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dahulu secara dalam sebelum melakukan pemblokiran.

"Walaupun kami mendukung sikap pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan tapi kami sesali sikap pemerintah yang tidak melakukan pengkajian dahulu dan tidak menspesifikkan apa dan bagaimana situs yang dianggap menyebar paham radikalisme," kata Tantowi.