Merdeka.com - Badan Intelijen Negara (BIN) menyarankan agar pada Pemilu di tahun-tahun mendatang, proses rekapitulasi suara menggunakan sistem elektronik. Selain efisiensi dalam hal pembiayaan, hasilnya juga bisa lebih cepat diketahui masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Kepala BIN, Teddy Lhaksmana saat rapat bersama DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

"Sebagai masukan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang perlu dikaji rekapitulasi melalui sistem elektronik dengan sistem pengamanan tinggi. Selain mengurangi biaya, bisa mengurangi beban pengisian formulir yang banyak dan hasil penghitungan lebih cepat disajikan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Teddy menyampaikan pihaknya saat ini terus melakukan upaya deteksi dini ancaman teror yang memanfaatkan momentum Pemilu 2019. Hal inilah yang tengah diwaspadai pihaknya.

"BIN telah melakukan pemetaan indeks kerawanan di sejumlah wilayah," ujarnya.

Dia juga mengimbau semua pihak agar mengikuti seluruh proses Pemilu dengan baik. Jika tak puas dengan hasil Pemilu, maka bisa disalurkan melalui ketentuan yang berlaku yaitu melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

"BIN akan kawal seluruh tahapan Pemilu sehingga berjalan aman, lancar dan sukses," pungkasnya.

Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Dalam agenda ini, hadir sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Asisten Khusus Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting.