Merdeka.com - Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi menemui Kepala Staf Presiden Teten Masduki di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, sempat disinggung soal wacana rekonsiliasi pemerintah untuk pelanggaran kasus HAM berat.

"Sedikit juga lah," kata Hendardi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).

Hendardi mengaku, Teten lebih banyak cerita soal tugas-tugas barunya di Kantor Staf Presiden. Yang mana diketahui, Teten sebelumnya menjabat Tim Komunikasi Presiden dan selanjutnya menggantikan Luhut Panjaitan di Kantor Staf Presiden.

"Dia menceritakan tugas-tugas baru dia sejak bantu timses Presiden Jokowi sampai sekarang, kan agak jarang bertemu, sekarang bertemu," jelasnya.

Hendardi menambahkan, bukan tugas Teten soal rekonsiliasi pemerintah dalam pelanggaran HAM berat. Justru, Hendardi mengaku jika dirinya telah bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum berangkat ke Timur Tengah mendampingi Presiden Jokowi.

"Berapa hari lalu, saya ketemu Pak Pramono sebelum dia ke Timur Tengah, 2 hari sebelum berangkat bersama presiden. Saya bersama Setara, di situ memang saya bicarakan sempat menyangkut pelanggaran HAM berat rekonsiliasi," jelas Hendardi.

"Saya menyatakan ketidaksetujuan Menko Polhukam dulu dengan siapa itu Jaksa Agung menyangkut rekonsiliasi itu, ya menurut saya terlalu dini, mereka mengatakan proses kan ini proses penyelidikan penyidikan sudah dilakukan dan ternyata sulit saksi dan bukti, kemudian ditindaklanjuti rekonsiliasi," imbuhnya.

Hendardi menegaskan, Setara tak setuju jika pemerintah rekonsiliasi pelanggaran HAM berat. Dia menyampaikan ke Seskab dan selanjutnya untuk dilaporkan ke Presiden Jokowi.

"Menurut saya (rekonsiliasi) keliru, karena proses penyelidikan betul sudah dilakukan Komnas HAM tapi penyidikan tak pernah dilakukan kejaksaan selalu berkas itu dikembalikan ke Komnas HAM," tutupnya.