Bertemu Mahfud MD, Gubernur Riau Minta Ribuan Guru Honorer Jadi P3K
Merdeka.com - Gubernur Riau Syamsuar mengaku telah bertemu dengan Plt Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD membicarakan nasib guru berstatus tenaga honorer. Dia meminta agar ribuan guru honorer itu diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Alhamdulillah, berkat perjuangan kita, untuk guru honor SMA/SMK ini di Riau lebih kurang ada 8.000 orang Insyaallah akan menjadi PPPK," ujar Syamsuar kepada merdeka.com Rabu (3/8).
Tak sendirian, Syamsuar mengaku sedang memperjuangkan nasib guru honorer dan tenaga honorer lainnya itu bersama para bupati dan gubernur se-Indonesia.
"Belum lagi guru honor lainnya di kabupaten, itu banyak sekali. Makanya saya bersama para bupati di Riau, dan gubernur se-Indonesia sedang berjuang agar tenaga honor tidak diberhentikan," kata Syamsuar.
Syamsuar Awali Karier dari Honorer
Syamsuar mengisahkan, sejumlah orang bertanya padanya kenapa dia begitu getol memperjuangkan nasib tenaga honor. Menurutnya, pekerjaan para pegawai negeri sangat terbantu dari tenaga honor. Bahkan, Syamsuar awalnya juga pegawai honor.
"Saya dulu pegawai honor, nasib saja sekarang jadi gubernur. Jadi ini regenerasi, sangat bisa pegawai-pegawai honor ini jadi gubernur. Saya juga tak menyangka jadi gubernur. Kuncinya kerja keras dan banyak berdoa, harus seimbang," ucap Syamsuar.
Pegawai honor bukan hanya pada guru, tapi juga pemadam kebakaran hutan dan lahan di Riau. Menurut Syamsuar, kebijakan pemerintah untuk penghapusan pegawai honorer, akan berimbas pada kerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.
Honorer Berjuang di Lapangan
Kebanyakan anggota pemadam kebakaran masih berstatus honorer, sehingga dikhawatirkan kebijakan ini akan berdampak pada penanganan Karhutla di Riau.
"Kebanyakan anggota pemadam ini berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini. Seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil," jelasnya.
Karena itu Syamsuar mengharapkan kebijakan pemerintah pusat itu tidak terjadi. Kebakaran lahan di Riau membutuhkan tenaga honor, karena aparat TNI Polri akan kewalahan bahkan tidak bisa maksimal tanpa bantuan mereka.
"Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau menjaga karhutla? Tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama," tegas Syamsuar.
Syamsuar juga sempat memperjuangkan tenaga honorer ini dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali, serta juga pernah memperjuangkan ini kepada Wamendagri John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Jawaban Mahfud MD saat Ditantang Ajak Menteri di Kubu Prabowo-Gibran Mundur
menjawab dengan lantangnya akan meneruskan tantangan ke para menteri yang dimaksud
Baca SelengkapnyaGuru Agama Islam Dapat THR dari Kementerian Agama, Anggarannya Rp6 Triliun
Kemenag tidak pernah membedakan kesejahteraan Guru PAI dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Setiap tahun anggarannya mencapai Rp6 triliun.
Baca SelengkapnyaGubernur Kepulauan Riau Ansar Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Kasus Dugaan Perekrutan Honorer
"Ada 13-14 pertanyaan lah. Pemeriksaan paling efektif sekitar 3 jam. Lamanya karena hanya berdiskusi perkembangan situasi," ujar Ansar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.
Baca SelengkapnyaResmi Diumumkan, Begini Cara Cek Kelulusan PPPK Guru 2023
Adapun pelamar yang bisa mengecek kelulusan PPPK Guru ini adalah mereka yang telah melewati berbagai tahapan ujian CASN.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Tanggapi Isu Mundur dari Kabinet Jokowi: Pada Saatnya akan Mengajukan Secara Baik-Baik
Mahfud mengakui telah berdiskusi dengan ganjar perihal pengunduran diri dari Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaMahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu
Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca SelengkapnyaNdaru Habib Luthfi Dukung Prabowo-Gibran, TKN: Guru Sudah Kasih Arahan Wajib Diikuti
Figur yang mewakili relawan Nderek Guru ini adalah Habib Luthfi bin Yahya yang juga dikenal sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Buat Aturan Baru, Angkat Guru Honorer Belum Sarjana Jadi PPPK
Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.
Baca Selengkapnya