Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Komnas HAM hari ini. Dalam pertemuan ini dibahas soal tragedi Semanggi I dan Semanggi II.

Mahfud meluruskan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa tragedi Semanggi I dan II tidak termasuk pelanggaran HAM berat.

"Tidak ada mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Sekarang ini masih berproses," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1).

Dia mengajak Komnas HAM menyelesaikan polemik terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi I dan II. "Kita katakan ke Komnas HAM, mari kita selesaikan," jelas Mahfud.

Dalam menyelesaikan polemik ini, kata Mahfud, harusnya tidak ada batas waktu. Sebab, masuk tidaknya Semanggi I dan II dalam pelanggaran HAM berat membutuhkan pembuktian yang sulit.

"Kalau pakai tenggat waktu, nanti susah. Karena ini kan agak rumit menyangkut soal pembuktian, menyangkut soal prosedur, menyangkut soal perbedaan undang-undang yang dipakai. Komnas HAM memakai Undang-Undang Nomor 26 (UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), Jaksa Agung memakai hukum acara tentang pemeriksaan kasus yang harus dibawa ke pengadilan," ujarnya.

Dia pun menuturkan, Jaksa Agung siap dipertemukan dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan polemik ini. Bahkan, keduanya seringkali bertemu. "Akan ada penyelesaian (melalui jalur) yudisial dan non-yudisial," pungkasnya.

Komnas HAM Ingin Kasus Pelanggaran Tuntas Tanpa Kegaduhan

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan. Taufan mengatakan, pertemuan dengan Menko Mahfud MD pun menanyakan penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM termasuk pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM.

"Bertemu Menkopolhukam, Mahfud MD, sebetulnya memperkuat komunikasi, kan sudah beberapa kali bertemu untuk membahas bagaimana solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial maupun non-yudisial," katanya usai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kopolhukam) Mahfud MD di lokasi, Jumat (24/1).

Menurut dia, kasus pelanggaran HAM ini harus diselesaikan secara bersama-sama tanpa mesti menciptakan kehebohan di ruang publik.

"Tapi memang tidak gampang ya karena melibatkan banyak pihak juga dan membutuhkan satu keseriusan dan kejelian. Jadi komunikasi dengan berbagai pihak itu kita harapkan semakin diperkuat di bawah koordinasi dari Pak Menkopolhukam," ujarnya.

"Kalau masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan barang bukti dan macam-macam itu kita persilakan Jaksa Agung untuk meneruskan. Tidak perlu mempolemikkan itu di media lagi," pungkasnya.