Merdeka.com - Pekerja migran perempuan berkontribusi besar dalam pembangunan di kawasan ASEAN. Indonesia termasuk penyumbang tenaga buruh perempuan terbesar. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengungkapkan, PRT migran terus menempati urutan pertama dari 20 jenis pekerjaan terbesar penempatan tenaga kerja luar negeri.

Tahun 2015 terdapat 52.328 PRT baru yang berangkat ke luar negeri, paling tinggi di antara jenis pekerjaan lainnya seperti caregiver (44.941 orang), plantation worker (38.526 orang), dan lain-lain.

Di Hong Kong misalnya, Departemen Imigrasi Hong Kong merilis total jumlah PRT migran asal Indonesia tahun 2015 sebanyak 150.239 orang, 99% adalah perempuan. Jumlah ini selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Indonesia menempati urutan kedua setelah PRT Filipina yang berjumlah 172.861.

Secara khusus kontribusi pekerja migran perempuan pernah dibahas dalam acara the ASEAN Committe on Migrant Worker (ACMW) Validation Workshop for the Study on Women Migrant Workers in ASEAN Economic Integration pada April lalu.

Kegiatan berupa workshop tersebut digelar Seksi Kerja Sama Lembaga Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan UN Woman, Fredrich Ebert Stiftung (FES), The ASEAN Secretariat, dan Australian Aid. Melakukan riset bersama dan menelurkan rekomendasi kebijakan terkait pekerja migran perempuan.

"Workshop ini, fokus meneliti efek ekonomi akibat adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap pekerja migran perempuan di ASEAN," jelas Budi Wikaningtyas, Kepala Seksi Kerja Sama Lembaga Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain efek ekonomi, hasil riset juga mengungkapkan temuan lain. Meski pekerja perempuan telah mendominasi pasar kerja ASEAN, namun taraf skilnya masih rendah (level low skilled) yang tentu rentan bermasalah dengan jaminan sosial.

"ASEAN atau MEA memang fokus pada pekerja skilled. Tapi dampaknya masih banyak pekerja migran perempuan yang low skill. Pekerja skilled masih banyak didominasi yang laki-laki," katanya.

Karena didominasi perempuan yang mayoritas low skilled, perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja migran menjadi prioritas. Menurut Budi Wikaningtyas, upaya untuk mewujudkan perlindungan dan promosi bagi pekerja migran perempuan harus menjadi komitmen dari seluruh negara di kawasan, negara pengirim dan negara penerima.

“Perlu adanya action point pada regional level, receiving country, dan sending countries. Solusi untuk mengatasi tantangan bersangkutan, yang harus dilakukan oleh permintaan negara penerima dan negara pengirim,” katanya.