Merdeka.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz, mendatangi Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia datang untuk memberi dukungan kepada bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) yang menjalani sidang perdana dengan perkara dugaan korupsi ibadah haji di Kementerian Agama.

"Sebagai dukungan moral saya terhadap beliau dan tanggung jawab saya sebagai Ketum PPP kepada beliau yang juga pengurus PPP, yang kami yakini tidak bersalah," kata Djan Faridz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/8).

Djan tampak hadir bersama teman separtainya, Dimyati Natakusumah. Kepada awak media, keduanya mengaku sudah mendapat penjelasan terkait materi dakwaan koleganya. Bahkan, pucuk pimpinan partai berlambang kabah itu yakin jika Suryadharma tidak terlibat dalam dugaan rasuah.

"Kalau kita melihat sepintas itu banyak berdasarkan saksi dari bawahan beliau yang menyatakan ada petunjuk. Pertanyaan saya apakah petunjuk itu dapat dibenarkan kalau petunjuk itu lisan tanpa saksi sehingga kesaksian mereka itu mengarah kepada fitnah. Saya melihat apa yang didakwakan itu banyak yang menghakimi kebijakan, diskresi sementara‎ kita semua tahu diskresi tidak bisa dikriminalisasi. Terbukti Pak Jokowi juga mengeluarkan edaran yang melarang penegak hukum untuk mengkriminalisasi kebijakan," tandas dia.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan SDA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013 pada 22 Mei 2014 lalu. Namun, dalam pengembangan kasus SDA juga dijerat sebagai tersangka dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2011 pada 24 Desember 2014.

KPK melakukan penahanan terhadap SDA pada Jumat 10 April 2015. Mantan pimpinan Partai PPP ini akhirnya merasakan jeruji besi di rumah tahanan Guntur pada pemeriksaan perdananya setelah dua kali mangkir dalam pemeriksaan.

Selain itu, SDA juga diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.

Atas perbuatannya bekas Ketua Umum PPP ini, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHP.

‎