Berbekal suara 6%, PKS mau koalisi gaya apa?
Merdeka.com - Dalam hitung cepat Pemilu 2014 versi Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 6,46 persen atau berada di urutan keenam. Sedangkan versi Kompas, PKS mendapat 6,98 persen.
Sudah dua kali PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pemilu 2004 dan 2009. Saat itu Demokrat memimpin koalisi dan mengantarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.
Kini peta politik berubah. Partai Demokrat tak seperkasa 2009 lalu. Suara mereka merosot dari 20 persen ke kisaran 9 persen. Presiden SBY pun sudah tak bisa lagi mencalonkan diri.
Melihat kekuatan, ada tiga kemungkinan pasangan capres dan cawapres di Pilpres mendatang. Jokowi dari PDI Perjuangan, Aburizal Bakrie dari Golkar dan Prabowo dari Gerindra. Siapa yang kira-kira akan dipilih PKS untuk berkoalisi?
Berikut langkah-langkah PKS menggalang koalisi.
PKS siap pimpin oposisi
Presiden PKS Anis menegaskan, jika PKS tidak berkoalisi, akan siap jadi oposisi. "Kalau tidak memimpin koalisi, ya mimpin oposisi," tegas Anis.Dia menambahkan, koalisinya bebas tanpa basis agama maupun nasionalis, menunggu hasil survei akhir.Kita terbuka saja kepada partai apapun. Sudah ada komunikasi dengan partai lain," katanya.Mengenai pencapresan, Anis mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Syuro PKS. "Kalau masalah pencapresan, tunggu hasil pileg, baru Majelis Syuro mengumumkan, itu semua urusannya Majelis Syuro," tegasnya.
PKS ditawari biar tak move on
Lewat akun twitternya politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring berkicau. PKS sedang dirayu mantan kawan di koalisi untuk bergabung kembali.Tifatul menggambarkan soal koalisi ini dalam bentuk pantun, Sabtu (12/4).Baru mencoba cicipi kelepon/Makanan tersaji nasi kebuli/Baru mencoba untuk move-on/Mantan koalisi ngajak kembali...:DNamun dia tak menyebut apakah Partai Demokrat yang menahan PKS biar tak move on.
Belajar dari pengalaman
Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tidak akan mengekor partai lain mencari pasangan koalisi untuk membentuk pemerintahan mendatang tanpa konsep yang jelas. PKS telah belajar dari pengalaman masa transisi sejak 1998 yang menggambarkan koalisi selalu gagal dalam praktiknya.Dia menambahkan, PKS sedang menyiapkan konsep koalisi yang baik dan benar serta sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab selama ini pemerintahan transisi semua koalisinya kurang berhasil."Karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya," ujar Fahri di Jakarta, Sabtu (12/4).Atas dasar itu, kata Fahri, partainya belum menggalang pertemuan dengan partai mana pun. Alasannya, PKS tidak akan menemui partai lain kalau untuk berkoalisi kalau belum menjabarkan konsep koalisi mereka.
Tak mau cuma bagi-bagi kue
Menurut Sekjen PKS Fahri Hamzah seharusnya koalisi sejak awal sudah menyepakati bersama-sama apapun yang terkait pemerintahan yang dijalankan bersama. Sebab, PKS tidak mau lagi ikut-ikutan membangun sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat."Konsep yang ada sekarang cuma 'bagi-bagi kue' yang tidak ada untungnya buat rakyat. Harus jelas bagaimana misalnya pemberantasan korupsi akan dilakukan, bagaimana membangun infrastruktur pemerintahan yang benar dan sebagainya," kata Fahri.Fahri melanjutkan, dengan sistem dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi kesulitan."Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik," katanya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaKasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya