Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Berbekal suara 6%, PKS mau koalisi gaya apa?

Berbekal suara 6%, PKS mau koalisi gaya apa? Kampanye PKS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dalam hitung cepat Pemilu 2014 versi Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 6,46 persen atau berada di urutan keenam. Sedangkan versi Kompas, PKS mendapat 6,98 persen.

Sudah dua kali PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pemilu 2004 dan 2009. Saat itu Demokrat memimpin koalisi dan mengantarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.

Kini peta politik berubah. Partai Demokrat tak seperkasa 2009 lalu. Suara mereka merosot dari 20 persen ke kisaran 9 persen. Presiden SBY pun sudah tak bisa lagi mencalonkan diri.

Melihat kekuatan, ada tiga kemungkinan pasangan capres dan cawapres di Pilpres mendatang. Jokowi dari PDI Perjuangan, Aburizal Bakrie dari Golkar dan Prabowo dari Gerindra. Siapa yang kira-kira akan dipilih PKS untuk berkoalisi?

Berikut langkah-langkah PKS menggalang koalisi.

PKS siap pimpin oposisi

Presiden PKS Anis menegaskan, jika PKS tidak berkoalisi, akan siap jadi oposisi. "Kalau tidak memimpin koalisi, ya mimpin oposisi," tegas Anis.Dia menambahkan, koalisinya bebas tanpa basis agama maupun nasionalis, menunggu hasil survei akhir.Kita terbuka saja kepada partai apapun. Sudah ada komunikasi dengan partai lain," katanya.Mengenai pencapresan, Anis mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Syuro PKS. "Kalau masalah pencapresan, tunggu hasil pileg, baru Majelis Syuro mengumumkan, itu semua urusannya Majelis Syuro," tegasnya.

PKS ditawari biar tak move on

Lewat akun twitternya politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring berkicau. PKS sedang dirayu mantan kawan di koalisi untuk bergabung kembali.Tifatul menggambarkan soal koalisi ini dalam bentuk pantun, Sabtu (12/4).Baru mencoba cicipi kelepon/Makanan tersaji nasi kebuli/Baru mencoba untuk move-on/Mantan koalisi ngajak kembali...:DNamun dia tak menyebut apakah Partai Demokrat yang menahan PKS biar tak move on.

Belajar dari pengalaman

Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tidak akan mengekor partai lain mencari pasangan koalisi untuk membentuk pemerintahan mendatang tanpa konsep yang jelas. PKS telah belajar dari pengalaman masa transisi sejak 1998 yang menggambarkan koalisi selalu gagal dalam praktiknya.Dia menambahkan, PKS sedang menyiapkan konsep koalisi yang baik dan benar serta sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab selama ini pemerintahan transisi semua koalisinya kurang berhasil."Karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya," ujar Fahri di Jakarta, Sabtu (12/4).Atas dasar itu, kata Fahri, partainya belum menggalang pertemuan dengan partai mana pun. Alasannya, PKS tidak akan menemui partai lain kalau untuk berkoalisi kalau belum menjabarkan konsep koalisi mereka.

Tak mau cuma bagi-bagi kue

Menurut Sekjen PKS Fahri Hamzah seharusnya koalisi sejak awal sudah menyepakati bersama-sama apapun yang terkait pemerintahan yang dijalankan bersama. Sebab, PKS tidak mau lagi ikut-ikutan membangun sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat."Konsep yang ada sekarang cuma 'bagi-bagi kue' yang tidak ada untungnya buat rakyat. Harus jelas bagaimana misalnya pemberantasan korupsi akan dilakukan, bagaimana membangun infrastruktur pemerintahan yang benar dan sebagainya," kata Fahri.Fahri melanjutkan, dengan sistem dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi kesulitan."Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik," katanya.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal
Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya